Jakarta (ANTARA News) - Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, Boediono, mengatakan, alokasi anggaran untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) harus dinilai (assesment) dan hanya dipilih yang efektif saja. "Selama ini banyak inisiatif yang dilakukan pemerintah tapi belum pernah dilakukan `assesment` mana yang efektif dan mana yang sebenarnya mengganggu sehingga hasilnya tampak belum menyeluruh dirasakan masyarakat," kata Menko Perekonomian, Boediono, di Jakarta, Selasa. Ia mengatakan, diperlukan upaya untuk mengkaji dan memilih program terbaik dan dari situlah dana akan difokuskan. Menurut dia, tanpa `assesment` sulit mewujudkan program-program yang efektif untuk UMKM. "Kita tidak tahu mana yang benar-benar efektif dan mana yang sebenarnya mengganggu," katanya. Ia juga menyoroti soal masih kurangnya akses UMKM terhadap tenaga kerja terampil untuk membangun usahanya. "Oleh karena itu akan kita bangun infrastruktur termasuk jalur transportasi di pedesaan untuk mendukung lalu lintas UMKM kita," katanya. Ia mengatakan, pada RAPBN 2008 alokasi anggaran belanja untuk infrastruktur naik hingga lebih dari 40 persen. Pihaknya juga akan memperhatikan regulasi atau aturan umum yang menyangkut iklim usaha UMKM yang kerap menjadi hambatan bagi pengusaha UMKM. "Ada hambatan-hambatan regulasi yang akan kita perbaiki," katanya. Menurut dia, koperasi dan UKM adalah sumber pencipta lapangan kerja yang paling besar, dekat dengan sumber kemiskinan, sehingga harus dilakukan pemerataan pendapatan dengan mengembangkan koperasi dan UMKM Apalagi, katanya, UMKM adalah pilar dari sistem politik dan demokrasi di Indonesia. "Tanpa UKM yang kuat, produktif, dan mandiri, saya kira prospek demokrasi kita tidak akan baik karena mereka adalah pengawal nilai-nilai demokrasi," katanya. Ia mengatakan, UMKM juga penting karena dari sektor itulah akan lahir wirausaha-wirausaha yang tangguh dan mampu berkompetisi dalam arena global. (*)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2007
