Lombok Timur berindeks kerawanan pemilu tertinggi

Temuan lapangan IKP 2019 skor kerawanan Kabupaten Lombok Timur 70,02 dan skor Kabupaten Teluk Bintuni 66,47. Sisanya, 512 kabupaten/kota lain berkategori rawan sedang

Jakarta (ANTARA News) - Kabupaten Lombok Timur dan Teluk Bintuni memiliki indeks kerawanan pemilu tertinggi dengan skor masing-masing 70,02 dan 66,47, sementara rata-rata kerawanan nasional dari 514 daerah adalah 49,00.

"Temuan lapangan IKP 2019 skor kerawanan Kabupaten Lombok Timur 70,02 dan skor Kabupaten Teluk Bintuni 66,47. Sisanya, 512 kabupaten/kota lain berkategori rawan sedang," kata Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Abhan dalam peluncuran Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2019 di Jakarta, Selasa.

Abhan mengatakan tidak terdapat satu pun kabupaten/kota yang berkategori rawan rendah. Seluruh kabupaten/kota memiliki skor IKP kategori rawan sedang.

Skor IKP terdiri atas skor dimensi konteks sosial politik, skor dimensi penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil, skor dimensi kontestasi dan skor dimensi partisipasi.

"Untuk memperoleh data yang valid dan akurat, pada tahapan pengumpulan data, Bawaslu RI melibatkan seluruh Bawaslu di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota," ujar Abhan.

Sementara itu, hasil IKP 2019 untuk tingkat provinsi terdapat beberapa daerah yang tingkat kerawanannya di atas rata-rata nasional, yakni Papua Barat, Papua, Maluku Utara, Aceh, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku, Lampung, Sumatera Barat, Jambi, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah.

Abhan menuturkan setiap provinsi memiliki karakteristik kerawanan yang berbeda, misalnya Papua Barat, Sumatera Barat dan Maluku memiliki kerawanan untuk dimensi penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil serta terkait dimensi kontestasi.

Selain aspek penyelenggaraan dan kontestasi, persoalan kepemiluan yang tetap perlu menjadi perhatian sehingga potensial mempengaruhi kerawanan tinggi adalah isu hak pilih, kampanye, pelaksanaan pemungutan suara, ajudikasi keberatan pemilu, pengawasan pemilu, representasi gender dan representasi minoritas serta proses pencalonan.