Mulai 2019, AP kelola enam bandara milik Kemenhub

Diutamakan BUMN untuk 'safety'

Jakarta (ANTARA News) - PT Angkasa Pura I (Persero) dan PT Angkasa Pura II (Persero) mulai 1 Januari 2019 akan mengelola enam bandara, yang saat ini masih dioperasikan Kementerian Perhubungan.

"Kerja sama pemerintah dan badan usaha yang sudah saya minta untuk dijalankan itu adalah Bandara Lampung, Bengkulu, Belitung, Kalimantan Tengah, Labuan Bajo, dan Sentani. Sementara ini, ada enam, nanti akan kita kembangkan. Per 1 Januari dikelola AP I dan AP II. Mereka juga bisa bekerja sama swasta atau asing," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi usai memberikan sambutan dalam International Society of Air Safety Investigators VI 2018 di Jakarta, Selasa.

Budi mengatakan sejumlah investor, baik BUMN, swasta nasional, maupun asing sudah banyak menyatakan minat untuk kerja sama tersebut.

Namun, lanjutnya, hal itu perlu melalui seleksi dan kajian karena kerja sama bandara berkaitan erat dengan faktor keselamatan.

"Banyak sekali (badan usaha) yang mau, tapi karena ini berkaitan dengan udara, dengan keselamatan, maka nanti kalau sudah ada exercise, kita buka beberapa," katanya.

Secara umum, dia menuturkan, bandara-bandara yang dikerjasamakan adalah aset yang memiliki potensi pergerakan yang tinggi, baik itu didukung oleh sektor pariwisata maupun industri.

"Pergerakannya yang banyak itu, yang dipilih, kasihan kalau jadi beban mereka. Mereka bisa melaksanakan untuk meningkatkan penumpang," katanya.

Dalam kesempatan sama, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Pramintohadi Sukarno menambahkan dengan dikerjasamakan, maka alokasi biaya untuk pengembangan bandara bisa dihemat.

"Otomatis belanja modal dan investasi lebih rasional dilakukan pihak ketiga. Tahun 2019 kita enggak ada investasi bandara jadinya," katanya.

AP II sudah mengalokasikan belanja modal untuk pengembangan lima bandara yang dikerjasamakan sebesar Rp1,7 triliun dan untuk kerja sama jangka waktu 25-30 tahun.

Dia menyebutkan terdapat 50 perusahaan yang mengikuti market sounding untuk berinvestasi di bandara-bandara yang dikerjasamakan tersebut, namun Kemenhub mengutamakan BUMN karena untuk menjamin aspek keselamatan.

"Diutamakan BUMN untuk safety," katanya.