PPP dan Uni Eropa mendiskusikan stabilitas politik Indonesia

Jakarta (ANTARA News) - Ketua Umum DPP PPP M. Romahurmuziy menerima kunjungan kehormatan delegasi Uni Eropa di Gedung DPP PPP di Jalan Diponegoro, Jakarta, Selasa.

Romahurmuziy mengatakan dirinya dan 21 duta besar dari negara-negara Uni Eropa membicarakan banyak hal. Salah satunya mengenai stabilitas politik menjelang Pemilu 2019.

"Hari ini PPP menerima 21 dubes Uni Eropa dari berbagai negara antara lain Prancis, German, Italia. Mereka adala tiga negara dengan jumlah tingkat perdagangan paling tinggi dengan Indonesia dan itu yang kami bicarakan," kata Romahurmuziy.

Dia mengatakan para dubes tersebut memberi perhatian terkait isu politik menjelang pemilu legislatif dan pemilu presiden. Mereka pun menanyakan stabilitas politik menuju Pemilu 2019.

Hal itu. menurut dia, terkait penggunaan politik identitas. "Tadi saya sampaikan, saya jamin penggunaan politik identitas tidak akan sesemarak seperti di 2014," ujarnya.

Dia mengatakan dirinya tidak bisa memastikan bahwa politik identitas akan hilang namun bisa berkurang karena calon wakil presiden Ma'ruf Amin menjamin politik identitas tidak akan digunakan masyarakat.

Dalam pertemuan itu Rommy menegaskan bahwa Ma'ruf Amin adalah ulama yang sangat dihormati di Indonesia sehingga penggunaan politik identitas akan dihindari pasangan Jokowi-Ma'ruf.

"Lalu pasangan Prabowo-Sandiaga bukan berasal dari kelompok atau organisasi Islam manapun sehingga isu ekonomi akan lebih menonjol," katanya.

Selain itu, menurut dia, para delegasi Uni Eropa mempertanyakan terkait investasi Eropa ke Indonesia sejak 2015 melemah. Mereka khawatir penggunaan isu anti-tenaga kerja asing justru semakin menjadikan disintensif pebisnis yang akan menanamkan modalnya di Indonesia.

Rommy menyampaikan bahwa isu tenaga kerja asing adalah isu politik.

"Angka yang diperselisihkan hanya 78 ribu tenaga kerja asing di Indonesia, dibandingkan TKI di Taiwan mencapai 250 ribu dan di Malaysia 14 juta. Jumlahnya sangat signifikan dibandingkan penduduk mereka," katanya.

Para delegasi Uni Eropa juga mempertanyakan tentang "suistainable palm oil" karena parlemen mereka tegas bahwa penggunaan CPO dalam kandungan bio diesel.

Rommy menyampaikan bahwa ini bukan hanya sekedar pelarangan ekspor CPO Indonesia tapi juga merupakan satu pemahaman Indonesia untuk memperbaiki penanamam sawitnya agar lebih lestari dan sesuai dengan kaidah-kaidah.