Diusulkan, sektor perikanan dibahas di pertemuan IMF-Bank Dunia

Jangan sampai hanya menjadi jualan lembaga-lembaga internasional dan menjadi pepesan kosong bagi Indonesia

Jakarta (ANTARA News) - Pengamat sektor perikanan Moh Abdi Suhufan menyatakan berbagai isu yang terkait dengan bidang kelautan dan perikanan seharusnya dibahas dalam Pertemuan IMF-Bank Dunia di Bali, Oktober 2018.

"Sepertinya tidak ada isu dan tema spesifik yang membicarakan isu perikanan dalam pertemuan IMF-Bank Dunia di Bali," kata Abdi Suhufan, Selasa.

Menurut dia, hal ini patut disayangkan sebab banyak isu sektor kelautan dan perikanan yg sebenarnya membutuhkan dukungan internasional, terutama Bank Dunia.

Abdi memaparkan isu pertama adalah pembiayaan infrastruktur perikanan, mengingat dalam tiga tahun terakhir pertumbuhan pembangunan infrastruktur seperti pelabuhan perikanan sangat rendah, antara lain karena disain utama pembangunan pelabuhan perikanan tidak berjalan baik karena keterbatasn anggaran APBN.

Dikhawatirkan, pelabuhan perikanan yang ada saat ini tidak mampu menampung pertumbuhan kapal ikan yg meningkat. Sedangkan apabila APBN terbatas, mesti ada skema lain untuk membiayai infrastruktur perikanan.

Ketua Harian Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (Iskindo) ini juga ingin pertemuan tersebut membahas mengenai cara-cara guna mengantisipasi perubahan iklim dan bencana di pesisir.

"Saat ini ada sekitar 7.801 desa kawasan pesisir terpapar bencana dan sebanyak 2.266 desa rawan bencana rob. Ada sekitar 15 juta penduduk Indonesia di desa pesisir yg terancam bencana dan rob. Mangrove di pesisir makin berkurang akibat pembangunan perumahan, tambak dan abrasi, 52 persen mangrove kritis," ucapnya.

Kemudian, ujar dia, adalah soal pembiayaan berkelanjutan untuk konservasi laut, agar komitmen internasional utk pembiayaan berkelanjutan konservasi laut di Indonesia perlu ditagih kembali.

Ia mengingatkan bahwa Coral Triangle Initiative (CTI) yang bertujuan melindungi terumbu karang di kawasan pasifik termasuk Indonesia perlu mendapat sokongan pembiayaan internasional melalui skema yang lebih adil bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia.

"Jangan sampai hanya menjadi jualan lembaga-lembaga internasional dan menjadi pepesan kosong bagi Indonesia," tuturnya.

Selanjutnya, ujar Abdi, hal penting lainnya yang perlu dibahas adalah peningkatan SDM dan perlindungan pekerja perikanan, agar pemerintah mesti berkomitmen meningkatkan SDM kelautan dan perikanan, termasuk perlindungan pekerja perikanan di dalam dan luar negeri.

Saat ini, ungkapnya, diperkirakan terdapat sekitar 250.000 pekerja perikanan Indonesia bekerja di kapal-kapal ikan asing, tanpa perlindungan yang memadai, sehingga komitmen internasional sangat dibutuhkan untuk perlindungan melalui pemenuhan hal-hal pekerja perikanan yang bekerja di atas kapal ikan.