Jakarta (ANTARA News) - DPR RI menyatakan prihatin dengan kelangkaan minyak tanah akibat langkah pemerintah mengurangi pasokan minyak tanah sebagai lanjutan kebijakan konversi minyak tanah ke gas. Pernyataan itu disampaikan Ketua DPR Agung laksono di Gedung DPR/MPR Jakarta, Senin, terkait antrian pembeli minyak tanah di berbagai daerah, termasuk Jakarta. Agung menilai, adanya kelangkaan minyak tanah menunjukkan program konversi minyak tanah ke gas kurang sosialisasi di masyarakat. Pemerintah juga kurang mengantisipasi kemungkinan terjadinya keresahan di masyarakat akibat langkanya minyak tanah. "Program konversi ini sebenarnya bagus untuk menghemat subsidi dan menghemat pengeluaran rumah tangga, tetapi kurang sosialisasi. Padahal kebiasaan dan ketergantungan masyarakat terhadap minyak tanah sangat tinggi,` katanya. Untuk melepaskan ketergantungan itu, maka kebiasaan masyarakat beralih ke gas tidak bisa dilakukan secara drastis. Harus melalui tahapan agar masyarakat mau beralih ke gas dan mengurangi ketergantungan terhadap minyak tanah. "Sosialisasi harus lebih terpadu, tanpa sosialisasi yang memadai, terjadi kisruh seperti ini," katanya yang menambahkan, DPR kecewa karena konversi itu justru menimbulkan persoalan baru. Dengan terjadinya keluhan masyarakat pengguna minyak tanah, kata Agung, menunjukkan program pemerintah belum bisa dikatakan sukses. "Kita harapkan pemerintah lebih mendalam melakukan evaluasi agar program penghematan subsidi APBN melalui konversi minyak tanah ini bisa terwujud," katanya.(*)
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2007
