Jakarta (ANTARA News) - Gegap gempita dan riuh gemuruh pesta demokrasi sudah di depan mata kini mulai terasa, pemilu damai dikumandangkan oleh peserta dan penyelenggara demi terlaksananya pemilu yang luber dan jurdil sesuai amanah UUD 1945.
Pemilu merupakan sarana penunjang dalam mewujudkan sistem ketatanegaraan secara demokratis dan pesta demokrasi yang damai merupakan keinginan semua pihak.
Kampanye damai ini dikumandangkan oleh para pasangan calon presiden dan wakil presiden serta pimpinan partai-partai politik di kawasan Monas, Jakarta, Minggu pagi, dengan mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia.
Para pasangan calon presiden dan calon wakil presiden serta para pimpinan partai politik melepaskan burung merpati sebagai simbol penyelenggaraan pemilu yang damai.
Sebelumnya, mereka secara bersama-sama membaca pakta integritas yang berkomitmen mewujudkan pemilu yang damai yang dipimpin Ketua KPU Arief Budiman dan Ketua Bawaslu Abhan.
Dalam pakta integritas tersebut, para capres/cawapres dan parpol berkomitmen mewujudkan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Mereka juga berkomitmen melaksanakan pemilu yang aman, tertib, damai, berintegritas, dan pemilu tanpa hoaks, tanpa politisasi SARA, dan tanpa politik uang.
Setelah itu, para capres/cawapres menandatangani komitmen pemilu damai dan berintegritas.
Dalam acara tersebut hadir Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden RI nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin serta Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden RI nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Dalam acara ini juga dihadiri para pimpinan parpol antara lain, Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum PPP Romahurmuziy, Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Berkarya Hutomo Mandala Putra, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.
Selain itu, juga dihadiri Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Sekjen Partai Hanura Herry Lotung, Sekjen PKB Abdul Kadir Karding, Sekjen PAN Eddy Soeparno, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, dan Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso.
Acara tersebut juga dihadiri para pimpinan KPU dan Bawaslu serta Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian.
Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan mengatakan kontestasi Pemilu Presiden 2019 merupakan persaingan kader terbaik bangsa Indonesia sehingga masyarakat jangan sampai bertengkar dalam pesta demokrasi 5 tahun sekali tersebut.
"Ini 'kan demokrasi tiap 5 tahun sekali memilih, yang bersaing adalah kader terbaik Indonesia," kata Zulkifli di acara deklarasi kampanye damai di Monas, Jakarta, Minggu pagi.
Ia menghimbau masyarakat untuk menjaga iklim kondusif agar pemilu berjalan damai dan lancar.
Menurut dia, pemilu bernuansa damai sudah dicontohkan para kontestan Pilpres, misalnya ketika calon wakil presiden Sandiaga Uno mencium tangan Cawapres Ma'ruf Amin saat pengundian nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden pada hari Jumat (21/9).
"Silaturahmi itu penting, misalnya Sandiaga cium tangan Ma'ruf Amin. Lalu nanti para kontestan bertemu dan berpelukan, itu keren," ujarnya.
Ia mengimbau para sukarelawan masing-masing pasangan calon jangan saling bertengkar karena semua bersaudara sehingga perlu saling silaturahmi.
Penyanyi Kikan berharap deklarasi kampanye damai oleh peserta Pemilu 2019 diharapkan bukan hanya menjadi jargon, melainkan juga diterapkan di kehidupan nyata dan maya.
"Mudah-mudahan apa yang dideklarasikan hari ini bahwa kita akan melakukan kampanye damai Pilpres 2019 itu bukan hanya jargon. Bukan hanya jadi slogan," ucap penyanyi Kikan di Monas, Jakarta, Minggu.
Kontribusi mendukung kampanye damai, menurut Kikan, dapat dimulai dari diri sendiri seperti pada era digital ini dengan tidak mengunggah atau memberikan komentar yang berdampak negatif.
Menurut dia, semua orang dapat menggunakan sosial media untuk mengekspresikan pilihan politiknya. Akan tetapi, masyarakat perlu mengerti nilai yang pantas saat membagi sesuatu di media sosial.
"Boleh mendukung siapa saja tetapi dibarengi kecerdasan berinternet. Pemilu damai bukan hanya slogan, pemilu damai bukan hanya urusan di ruang kehidupan nyata," kata Kikan.
Kampanye yang resmi dimulai pada tanggl 23 September 2018 sampai dengan 13 April 2019 diharapkannya dapat digunakan sebaik-baiknya untuk mengenalkan program dan gagasan dari pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Komisi Pemilihan Umum RI berharap teladan yang diberikan oleh seluruh peserta Pemilu 2019 melalui deklarasi kampanye damai dapat menginspirasi masyarakat.
"Kami berharap teladan yang diberikan oleh peserta pemilu, ketua umum parpol, capres-cawapres akan menginspirasi kita semua," kata anggota KPU RI Wahyu Setiawan di Jakarta, Minggu.
Angkat Isu Antihoaks
"Deklerasi pemilu damai kali ini mengangkat tema kampanye anti-SARA dan antihoaks untuk menjadikan pemilih berdaulat agar negara kuat," kata Ketua KPU RI Arief Budiman.
Deklarasi kampanye damai terdiri atas tiga poin, yakni:
1. Mewujudkan Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
2. Melaksanakan Kampanye Pemilu yang aman, tertib, damai, berintegritas, tanpa hoaks, politisasi SARA, dan politik uang.
3. Melaksanakan kampanye berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
Komisi Pemilihan Umum bekerja sama dengan aparat keamanan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memberantas kampanye yang menyinggung suku, agama, ras, dan antargolongan.
"Untuk kampanye SARA di lapangan, KPU berkoordinasi dengan pihak keamanan. Kalau berupa SARA yang disebar melalui medsos, KPU bekerja sama dengan Kominfo supaya bisa di-'take down'," kata Ketua KPU RI Arief Budiman.
Ia mengatakan bahwa tren kampanye dan strategi pemenangan itu bervariasi, termasuk saling menghujat, menghina, dan menyebarkan hoaks.
KPU RI, menurut dia, akan terus berupaya mendorong supaya kampanye seperti itu tidak terjadi.
"Kalau substansi kampanye tidak boleh SARA, menghina, menghujat, bertentangan dengan Pancasila," tegasnya.
Pasangan Calon Pesiden dan Wakil Presiden RI Prabowo-Sandiaga membentuk tim pengawas kampanye antihoaks agar para pendukungnya menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat.
"Ada tim kami memantau semua 'key influencer' dan 'key opinion leader' untuk tetap menjaga kesejukan dalam Pemilu 2019," kata Cawapres RI Sandiaga Uno.
Sandiaga mengatakan bahwa pihaknya akan menindak tegas apabila ada para pendukungnya yang melakukan kampanye hoaks, bahkan tidak segan-segan melaporkan kepada pihak kepolisian.
Menurut dia, pasangan Prabowo-Sandiaga berkomitmen menjaga kesejukan pemilu dengan tiga aturan yang disampaikan kepada tim kampanye.
Pertama, lanjut dia, apakah informasi yang disampaikan terverifikasi atau tidak; kedua, apakah bermanfaat; ketiga, apakah yang disampaikan itu bisa menyakitkan pihak lain atau tidak.
Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin ada toleransi sedikit pun terhadap kampanye yang bernuansa hoaks.
Sandiaga juga mengimbau semua pihak untuk berkampanye secara sejuk dan menjaga persatuan serta tetap menjunjung tinggi persaudaraan.
Sementara Tim Kampanye Nasional Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Jokow-Ma'ruf berkomitmen untuk melakukan kampanye damai di media sosial.
"Kami berkomitmen kampanye damai. Salah satunya di media sosial, misalnya dengan mencuitkan tagar #KampanyeDama1 di medsos," ujar anggota Gugus Informasi Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Ridlwan Habib.
Hingga pukul 10.20 WIB, kata Ridlwan, tagar #KampanyeDama1 menjadi topik mengemuka di medsos Twitter yang isinya mayoritas para pendukung Jokowi/Ma'ruf Amin.
"Dapat dilihat ada yang mencuitkan dari Sabang, Semarang, Bali, Gorontalo, sampai Jayapura," kata Ridlwan.
Ia menekankan bahwa media sosial harus digunakan secara bijak dan damai.
"Jangan menebarkan provokasi. Kampanye damai tidak cukup di darat, tetapi juga di media sosial, setop hoaks," kata alumnus S-2 Intelijen UI tersebut.
Ridlwan mengatakan bahwa tim Jokowi meminta semua pendukung di media sosial untuk santun, menebarkan optimisme, dan dilarang keras menyebarkan hoaks dan isu SARA bernada fitnah.
"Ini jadi komitmen kami di pihak Jokowi-Ma'ruf Amin agar Indonesia makin bersatu dan tidak terpecah belah, persatuan nasional itu yang utama," tegasnya.
Seluruh jajaran Tim Kampanye Pasangan nomor urut 01 ini juga melarang melakukan praktik kampanye negatif terhadap kandidat pasangan lain.
"Kami dilarang untuk berbicara negatif tentang Pak Prabowo/Sandi," kata Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Hasto Kristiyanto, dalam keterangan tertulisnya.
Hasto menegaskan pemikiran dan tindakan negatif hanya menghasilkan efek destruktif pada masa depan bangsa, termasuk juga penyebaran hoaks yang akan menjadi racun peradaban bangsa dan mematikan alam pikir demokrasi Pancasila.
Oleh karena itu, pihaknya juga menugaskan Direktur Hukum dan Advokasi Irfan Pulungan untuk menegakkan disiplin bagi seluruh tim kampanye pasangan calon nomor urut 01.
"Hal ini penting karena deklarasi damai tidak boleh disia-siakan oleh ambisi atau godaan kekuasaan semata," kata Hasto.
Sekjen PDI Perjuangan itu mengatakan bahwa jika tetap ada kampanye hitam, hoaks, dan fitnah dalam Pemilu 2019, hal tersebut sama saja dengan merobek-robek deklarasi kampanye damai.
"Tindakan indisipliner tersebut bisa sebagai cermin kegagalan paslon dan tim kampanye," tegasnya.
Protes Demokrat
Partai Demokrat protes keras kepada Komisi Pemilihan Umum karena banyak kesepakatan dalam Deklarasi Kampanye Damai Pemilu Serentak 2019 yang dilanggar, misalnya ada atribut partai politik dalam acara tersebut.
"Partai Demokrat dan Susilo Bambang Yudhoyono protes keras terhadap KPU dalam acara deklarasi kampanye damai. Tadi SBY hadir namun sekitar 5 menit mengikuti konvoi, beliau turun dan 'walkout' karena banyak aturan yang dilanggar," kata Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan.
Awalnya, lanjut dia, kesepakatan peserta Deklarasi Kampanye Damai hanya menggunakan pakaian adat dan tidak membawa atribut partai karena agar tidak terkesan kampanye.
Namun, menurut dia, pada kenyataannya dalam acara tersebut banyak atribut parpol namun tidak dilarang KPU.
Hinca menjelaskan sejak awal kesepakatannya adalah hanya menggunakan pakaian adat sehingga pihaknya tidak membawa atribut parpol, kecuali yang disediakan KPU dan partainya memegang komitmen tersebut.
Menurut dia, acara tersebut dipenuhi atribut parpol yang tidak disediakan KPU sehingga hal itu melanggar kesepakatan awal.
"Menurut kami, KPU tidak tegas dan kami protes yang sudah disampaikan kepada KPU dan Bawaslu. Namun, kami bercita-cita membuat pemilu damai," katanya.
Ketua KPU RI Arief Budiman langsung menanggapi protes yang dilayangkan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dengan meninggalkan acara deklarasi kampanye damai tersebut.
"Sebetulnya sudah diatur itu semua yang berada di dalam jalur karnaval. Karena kalau di luar itu, KPU tidak bisa menuntut," katanya.
Arief Budiman mengatakan bahwa pihaknya tidak bisa mengatur pendukung yang berada di pinggir jalan atau di luar barisan karnaval.
Meskipun demikian, Arief menekankan bahwa pada hari Minggu ini sudah resmi memasuki masa kampanye sehingga setiap orang boleh saja melakukan kampanye sepanjang regulasi dipatuhi.
Sedangkan Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni menilai KPU dan Bawaslu telah bekerja dengan keras, serius, dan profesional dalam menyelenggarakan acara Deklarasi Kampanye Damai Pemilu 2019.
"KPU dan Bawaslu sudah profesional. Di tempat acara, sekitar panggung, tidak ada bendera parpol sampai Pak Jokowi dan Pak Prabowo meninggalkan tempat acara," kata Sekjen PSI Raja Juli Antoni.
Sempat ada bendera Partai NasDem dan Gerindra yang dikibarkan sukarelawan di sebelah kiri panggung deklarasi, namun, kata dia, petugas KPU sigap menghampiri dan meminta bendera diturunkan.
Selain itu, berdasarkan pantauan, pembawa acara deklarasi kampanye damai, yakni publik figur Irgi Fahrezy dan Dona Agnesia juga berkali-kali mengingatkan agar pendukung yang membawa bendera partai untuk tidak mengibarkannya.
Menurut Raja Juli Antoni, jika memang ada pendukung dari kedua kubu yang masih membawa atribut partai di acara deklarasi kampanye damai, hal itu di luar tanggung jawab KPU dan partai politik.
"Itu antusiasme sukarelawan yang berjalan alamiah. Selama tertib, tidak melakukan kekerasan dan vandalisme tentu itu hak mereka, tidak bisa dilarang," katanya.
Mengenai protes Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono terhadap KPU terkait dengan masih adanya sukarelawan yang membawa atribut partai politik dalam acara tersebut, Raja Juli Antoni mengatakan bahwa hal itu merupakan hak SBY.
"Tentu Pak SBY juga punya hak untuk marah dan kecewa. Enggak apa-apa, saya maklumi saja," katanya.
Pewarta: Joko Susilo
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2018
