Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Teluk Wondama Palino Phiter Lambe di Wasior, Sabtu, mengungkapkan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah direvisi, fokus pembangunan dalam periode lima tahun ini diarahkan terlebih dahulu untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM).
Sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2017 menyebutkan bahwa jumlah penduduk miskin di Teluk Wondama mencapai 36,37 persen dari total jumlah populasi. Dari 13 kabupaten dan kota di Papua Barat, daerah ini menduduki urutan kedua terbesar.
Ia mengatakan untuk meningkatkan IPM, prioritas pembangunan diarahkan pada bidang pendidikan, kesehatan, serta ekonomi masyarakat.
"Karena IPM kita masih pada urutan kesembilan (di Provinsi Papua Barat). Jadi kita akan pacu program dan kegiatan, ada strategi penganggaran terintegrasi dan itu sudah kita mulai," kata Lambe.
Upaya lain yang dilakukan Pemkab Wondama, katanya, mendorong pemanfaatan Dana Desa untuk program padat karya sehingga masyarakat di kampung bisa mendapatkan penghasilan melalui program yang digelontorkan Presiden Joko Widodo tersebut.
Dengan Dana Desa, kata dia, setiap kampung juga diarahkan agar mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan di masing-masing distrik atau kampung.
"Data dari BPS ini harus jadi acuan bagi OPD (organisasi perangkat desa) untuk melahirkan program dan kegiatan agar masalah kemiskinan kami semakin berkurang," ujar Lambe.
Ia menyatakan optimistis angka kemiskinan di daerah itu akan terus mengalami penurunan.
Baca juga: Puskesmas Nikiwar Wondama terlantar dan rusak parah
Baca juga: Presiden setuju Bandara Margono Teluk Wondama dipindah
Kepala Bidang Statistik Sosial Provinsi Papua Barat Robert Pardosi mengatakan langkah pertama yang perlu dilakukan Pemkab Teluk Wondama untuk menekan angka kemiskinan adalah meningkatkan daya beli masyarakat.
Program padat karya tunai dengan memanfaatkan Dana Desa bisa menjadi salah satu solusi meningkatkan daya beli masyarakat. Namun dia mengingatkan program padat karya tersebut harus bersifat rutin dan berkelanjutan.
"Jangan itu yang sifatnya `ad hoc` saja misalkan setahun cuma sekali, itu kan nggak terlalu berpengaruh," kata dia.
Robert juga mengingatkan agar program pengentasan kemiskinan yang dijalankan Pemda tidak bersifat parsial tetapi menyeluruh dengan melibatkan semua sektor prioritas secara bersamaan.
"Jangan pendidikan dululah nanti ekonomi belakangan, jangan. Justru itu nanti malah pendidikan saja yang maju yang lain enggak. Kan seperti itu. Kalau hanya pendidikan saja yang fokus saja semua anggaran lari ke pendidikan. Nah bagaimana kehidupan sehari-hari (masyarakat). Jadi semuanya harus jalan sama-sama," ujarnya.
Ia juga mengemukakan pentingnya mendorong terjadi perubahan pola pikir masyarakat. Masyarakat, terutama yang tinggal di kampung-kampung pada umumnya belum melihat pendidikan dan kesehatan sebagai aspek penting yang harus menjadi perhatian.
"Bagaimana buat mereka sadar pendidikan itu penting, kesehatan itu penting, gizi itu penting. Kalau sudah mereka memahami itu baru masuk untuk peluang untuk mencari pekerjaan yang lebih baik," kata Robert.
Baca juga: Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat kekurangan guru
Baca juga: Tiga marga di Teluk Wondama Papua Barat punah
Pewarta: Toyiban
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2018
