Pelemahan rupiah dan opini liar yang mengikutinya

Apabila rumah terbakar, jangan ikut membakar rumah kita.

Manado, (ANTARA News) - Pelemahan rupiah yang terjadi beberapa waktu terakhir, di mana sempat menyentuh angka Rp15.000 per dolar Amerika Serikat, telah menimbulkan pertanyaan apakah Indonesia akan kembali masuk dalam krisis ekonomi dan keuangan.

Pengamat ekonomi Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado Agus Tony Poputra memberi jawaban untuk pertanyaan itu secara sederhana, "Bila masyarakat menghendakinya".

Kehendak tersebut diwujudkan lewat respons berlebihan terhadap opini-opini yang menyudutkan dan seringkali liar.

Respons tersebut berupa membeli dolar atau mata uang asing lainnya untuk spekulasi dan perlindungan aset atau utang secara berlebihan, membeli barang-barang impor, atau berbahan baku impor secara panik, dan respons negatif sejenisnya.

Hakikatnya, nilai tukar suatu mata uang terbentuk melalui suatu mekanisme sederhana, yaitu suplai dan permintaan mata uang asing.

Sepanjang proses tersebut terjadi karena cerminan pasar barang dan jasa, misalnya kegiatan ekspor-impor, investasi langsung asing, maupun transaksi pasar keuangan yang normal, maka volatilitas nilai tukar relatif kecil atau relatif stabil.

Namun sebaliknya, nilai tukar mata uang akan menjadi sesuatu yang kompleks dan tidak sesuai kondisi ekonomi riil (terdistorsi) apabila terjadi penggorengan suatu mata uang lewat pembangunan opini-opini yang diarahkan untuk kepentingan para pelaku keuangan yang rakus untuk mendapatkan keuntungan abnormal maupun oleh elit-elit politik yang ingin menjatuhkan ataupun membangun citra negatif terhadap pemerintah.

Dasar opini yang dibangun oleh pihak-pihak yang bertujuan jahat sering terlalu dipaksakan.

Sebagai contoh, pelemahan rupiah saat ini dikaitkan dengan kondisi ekonomi Argentina dan Turki yang sedang mengalami krisis dengan menekankan bahwa Indonesia akan mengalami nasib serupa.

Faktanya, hubungan ekonomi Indonesia dengan kedua negara tersebut dilihat dari perspektif ekspor-impor relatif kecil.

Pada 2017, ekspor Indonesia ke Argentina hanya sebesar 266,41 juta dolar AS atau 0,16 persen dari total nilai ekspor Indonesia, dan ke Turki hanya sebesar 1,17 miliar dolar AS atau 0,69 persen.

Pada tahun yang sama, impor dari Argentina sebesar 1,15 miliar dolar AS atau 0,77 persen dari total impor Indonesia dan dari Turki hanya sebesar 576,24 juta atau 0,38 persen.

Selain itu, pada periode Januari-Juli 2018, ekspor Indonesia ke dua negara relatif stabil yang mana sudah melebihi 50 persen ekspor tahun 2017.

Ini menandakan krisis kedua negara tersebut tidak berpengaruh terhadap Indonesia.

Adanya opini-opini yang kurang mendasar seperti itu, dapat merugikan bangsa secara keseluruhan. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan lebih bijak menyikapinya.

Sesungguhnya opini-opini tersebut tidak mampu memberikan efek yang berarti jika tidak direspons berlebihan oleh masyarakat. Kata bijaknya, "Apabila rumah terbakar, jangan ikut membakar rumah kita".

Menghadapi pelemahan rupiah dan mengantisipasi potensi krisis, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang terdiri atas Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang mewakili pemerintah, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah membuat kebijakan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Dari pihak pemerintah, kebijakan yang dibuat di antaranya pengendalian impor lewat instrumen pajak dan penggunaan barang substitusi impor.

Selanjutnya, BI melakukan beberapa kebijakan di antarnya menaikkan suku bunga kebijakan sebesar 125 basis poin menjadi 5,50 persen selama tahun 2018, melakukan intervensi di pasar valas serentak dengan pembelian SBN di pasar sekunder, dan menyediakan instrumen swap valas dan swap hedging.

Kebijakan-kebijakan di atas sebaiknya diaplikasikan secara cepat dan dinformasikan secara luas agar menjadi signal yang kuat bagi pelaku pasar dan masyarakat.

Sebagai contoh, BI perlu melakukan swap valas dengan pihak-pihak tertentu dengan nilai kurs dan tanggal exercise yang jelas di mana tindakan tersebut diinformasikan secara luas agar menjadi signal tentang berapa nilai tukar yang ingin dituju BI pada kurun waktu tertentu.

Di samping itu, katanya, Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 yang mewajibkan transaksi domestik menggunakan rupiah perlu ditegakkan secara konsisten untuk mengurangi permintaan mata uang asing.

Tindakan-tindakan seperti ini akan lebih efektif mengurangi efek negatif dari opini yang berseberangan ketimbang perang opini berlebihan yang dapat membingungkan masyarakat.

Dengan demikian, pelemahan rupiah tidak berkembang menjadi krisis ekonomi dan keuangan.

Belum Berdampak

Wakil Ketua Kamar Dagang Industri Sulut Ivanry Matu mengatakan kemerosotan nilai tukar rupiah yang kini berkisar pada Rp15.000 per dolar AS, belum berdampak signifikan di Sulawesi Utara.

Faktanya memang masih banyak orang belanja, baik di mal, pasar, maupun secara dalam jaringan.

Banyak agenda, baik nasional maupun lokal, di Kota Manado dan sekitarnya tetap terlaksana, sementara penghunian hotel di atas angka 50 persen.

Kemerosotan nilai tukar rupiah, menurut dia, tidak berdampak pada perekonomian di Sulut karena masih digerakkan oleh sektor riil atau usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Ivanry menjelaskan secara nasional pelemahan rupiah yang mendekati Rp15 ribu menjadi kekhawatiran, apalagi jika kaitannya dengan politik ekonomi, contohnya kebijakan impor bahan pangan yang tinggi dengan kurs dolar itu menjadi dilematis.

Memang, katanya, di sisi lain sebetulnya impor bahan pangan tidak adil bagi petani.

Akan tetapi, dengan mempertimbangkan dan mengantisipasi kenaikan harga pangan, apalagi pada musim kemarau ini, pemerintah perlu melakukan impor untuk menekan inflasi dan menjamin ketersediaan pangan.

Bagi pengusaha yang produksinya bergantung pada bahan baku impor, ini tentu pukulan berat dan dampaknya juga pasti berdampak pada ekonomi nasional.

"Inilah yang perlu kita waspadai," katanya.

Di Sulut, katanya, pabrik yang menggunakan bahan baku impor tidak terlalu banyak. Apalagi, rata-rata masih berkategori pengusaha kecil dan menengah sehingga belum mengimpor bahan baku untuk produksi.

Tetapi, katanya, harus dipahami bahwa pelemahan rupiah selalu berdampak pada pengetatan daya beli, apalagi jika nanti suku bunga dinaikkan.

Oleh karena itu ia mengharapkan Bank Indonesia tidak terburu-buru menaikkan suku bunga acuan.

Deputi Direktur Bidang Advisory dan Pengembang Ekonomi Kantor Perwakilan BI Sulut MHA Ridhwan mengatakan pelemahan rupiah saat ini mampu meningkatkan kinerja ekspor di Provinsi Sulut karena dipastikan nilainya meningkat.

Di sisi lain, dampaknya ke daerah pengimpor karena peningkatan biaya beban dalam dolar.

Memang, secara nasional dari sisi harga, pelemahan nilai tukar rupiah berdampak pada peningkatan harga jual barang impor sehingga pelemahan rupiah ini perlu disikapi positif karena mampu meningkatkan devisa dan daya saing produk.

Perkembangan nilai tukar rupiah masih terkendali, ditopang oleh fundamental ekonomi Indonesia yang terjaga dan langkah stabilisasi secara terukur yang ditempuh Bank Indonesia.

Langkah stabilisasi nilai tukar rupiah pada periode penyesuaian likuiditas global ini juga ditopang dengan upaya mengoptimalkan instrumen operasi moneter untuk tetap menjaga ketersediaan likuditas.

Ke depan, Bank Indonesia terus mewaspadai risiko ketidakpastian pasar keuangan global dengan tetap melakukan langkah-langkah stabilisasi nilai tukar sesuai nilai fundamentalnya, serta menjaga bekerjanya mekanisme pasar dan didukung upaya-upaya pengembangan pasar keuangan.*