Jakarta (ANTARA News) - Bank Indonesia (BI) meminta agar masalah besarnya dana pemerintah daerah (Pemda) yang disimpan di Sertifikat Bank Indonesia (SBI) segera diselesaikan antara Pemerintah Pusat dan Pemda agar potensi dana itu benar-benar bisa digunakan untuk kepentingan perekonomian. "Dana Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota yang ada di bank bukan saja BPD dari tahun ke tahun dalam catatan BI terus meningkat ini yang membuat harus ada upaya yang dilakukan kedua belah pihak. Harus ada kesamaan langkah yang harus dilakukan," kata Gubernur BI Burhanuddin Abdullah usai bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden Jakarta, Senin. Sebelumnya Presiden Yudhoyono dalam pidatonya di Sidang Paripurna DPD menyatakan prihatin atas besarnya dana Pemda yang disimpan di SBI. Menurut Pesiden, posisi total simpanan seluruh pemda di Indonesia yang ditempatkan di perbankan pada awal triwulan II 2007 mencapai sekitar Rp96 triliun. Sementara penempatan simpanan seluruh Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam bentuk SBI pada pertengahan Agustus 2007 mencapai sekitar Rp50 triliun. Burhanuddin mengatakan, potensi dana Pemda yang disimpan di SBI sangat besar untuk digunakan dalam perekonomian nasional, seperti untuk membangun infrastruktur dan mendorong sektor riil. "Apabila pelaksanaan proyek pemerintah bisa dipercepat, maka kredit perbankan juga semakin cepat. Biasanya pada semester dua penyaluran kredit semakin cepat, sehingga ada tertunda enam bulan. Ada hal yang perlu dibereskan manajemen keuangan kita," katanya. Burhanuddin juga menyampaikan bahwa pernyataan Presiden dalam sidang paripurna DPD itu sangat baik untuk menyadarkan para pimpinan Pemda. Untuk itu, Burhanuddin juga meminta Presiden untuk berbicara langsung kepada masyarakat perbankan dalam Rapat Kerja BI pada 29 Agustus mendatang.(*)
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2007
