ILC puji komitmen reforma agraria pemerintah

Dari International Land Coalition, kami ingin mengucapkan selamat karena membuat reformasi agraria menjadi sebuah agenda politik

Jakarta (ANTARA News) - Koalisi Tanah Internasional (International Land Coalition/ILC) memuji komitmen pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo atas reforma agraria karena telah dijadikan sebagai agenda politik.

"Dari International Land Coalition, kami ingin mengucapkan selamat karena membuat reformasi agraria menjadi sebuah agenda politik," kata Direktur ILC Mike Taylor dalam konferensi pers menjelang Global Land Forum (GLF) 2018, Jakarta, Jumat.

Mike mendorong Indonesia untuk melakukan berbagai upaya dalam percepatan reforma agraria sebagai wujud nyata dari komitmen politik pemerintah.

"Ini adalah sebuah proses di mana kita tidak bisa mengambil jalan pintas," katanya.

Dia juga mengatakan penyelesaian masalah pertanahan menjadi keinginan dan komitmen seluruh pihak dan dengan mekanisme koordinasi yang lebih baik.

"Tapi pada sisi lain kami melihat bahwa upaya untuk membuat janji tersebut menjadi sebuah kenyataan, itu prosenya cukup lama dan ini juga sebuah proses sulit," tuturnya.

"Kami juga sangat berharap pemerintah anda memenuhi janji-janji yang sudah diucapkan," lanjutnya.

Dia mengatakan sertifikasi tanah bukanlah bagian dari upaya menyelesaikan konflik agraria. Konflik agraria yang ingin diperhatikan adalah konflik yang disebabkan oleh ketidaksetaraan akses terhadap tanah, sehingga harus dipastikan ada kesetaraan akses terhadap tanah untuk menyelesaikan konflik itu.

"Untuk menangani konflik tersebut kita harus menangani ketidaksetaraanya yaitu ketidaksetaraan dalam akses terhadap tanah, dan ini terjadi tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia yaitu akses yang tidak setara terhadap tanah," ujarnya.

Dia mengatakan suatu keuntungan untuk Indonesia dalam menyelesaikan konflik agraria adalah kepala negara sudah mengambil komitmen untuk mendorong gerakan reforma agraria.

"Jadi menurut saya Indonesia sudah ada struktur menangani masalah ini tapi kita butuh keinginan politik dan kepemimpinan untuk memastikan hal ini terjadi," ujarnya.