Bengkulu siapkan rencana aksi koridor gajah sumatera

Bengkulu (ANTARA News) - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu bersama mitra yang bergabung dalam Forum Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) Koridor Gajah Sumatera (Elephas maximus Sumatranus) di Landskap Seblat mensosialisasikan rencana aksi pengelolaan kawasan.

"Rencana aksi sudah dirumuskan, disosialisasikan dan diharapkan ada umpan balik dari peserta," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu Agus Priambudi saat membuka sosialisasi di Bengkulu, Kamis.

Agus mengatakan rencana aksi tersebut diharapkan segera direalisasikan untuk menyelamatkan puluhan gajah Sumatera yang masih ada di kawasan hutan bentang alam Seblat.

Sekretaris Forum Kolaborasi Pengelolaan KEE Koridor Gajah Seblat, Ali Akbar dalam pemaparannya mengatakan koridor gajah sangat strategis untuk mencegah konflik kepentingan antara manusia dan gajah di wilayah bentang Seblat.

"Rencana aksi yang disusun sudah membagi tugas dan peran masing-masing pihak dalam penyelamatan gajah Sumatera," ucapnya.

Kawasan ekosistem esensial koridor yang diusulkan dalam KEE bentang alam Seblat mencakup hutan produksi Air Rami, hutan produksi terbatas Lebong Kandis, taman wisata alam Seblat dan sebagian konsesi IUPHHK (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu) dan HGU perkebunan kelapa sawit.

Pemberdayaan masyarakat melalui program peningkatan ekonomi menurut Ali menjadi salah satu poin penting yang akan dilaksanakan di tingkat masyarakat sekitar kawasan ekosistem esensial tersebut.

Sementara Kasie Koridor Subdit Koridor dan Areal Bernilai Konservasi Tinggi Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian LHK, Rosyidah mengatakan kawasan ekosistem esensial penting untuk menyelamatkan satwa kunci gajah Sumatera.

"Riset menunjukkan 80 persen populasi satwa dilindungi berada di luar kawasan konservasi sehingga ekosistem esensial ini sangat penting," katanya.

Ia mengatakan para pihak yang terlibat dalam forum mulai dari lembaga lingkungan, pemerintah daerah, akademisi, sektor swasta dan masyarakat sekitar kawasan.