Aspekpir dukung peremajaan sawit rakyat

Bibit sawit untuk program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). (Istimewa)

Jakarta (ANTARA News) - Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perkebunan Inti Rakyat (ASPEKPIR) Indonesia dukung program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang digulirkan pemerintah seluas 185 ribu hektare tahun 2018 guna meningkatkan produktivitas sawit nasional.

Ketua ASPEKPIR Indonesia, Setiyono dalam Konfrensi & Expo Kemitraan Petani Kelapa Sawit di Pekanbaru, Kamis mengatakan, awalnya pada 1974 hingga 1992-an pemerintah mengembangkan program perkebunan inti rakyat (PIR) kelapa sawit dengan pola inti plasma dimana petani menjadi anak angkat atau petani plasma dari sebuah perusahaan sebagai inti.

Kemudian pada 1992 hingga 2006 pemerintah mengeluarkan program Kredit Koperasi Primer untuk Anggota (KKPA).

"Artinya jangan pernah melupakan sejarah (Jas Merah), bahwa pengembangan kelapa sawit saat ini berawal dari program perkebunan inti rakyat (PIR) dan terbukti memberikan dampak positif juga terhadap negara dan industri," kata Setiyono melalui keterangan tertulis.

Dia menyebutkan seluruh petani PIR, baik PIR-Bun, PIR-Trans, ataupun KKPA melebur menjadi satu dalam satu wadah dengan nama ASPEKPIR Indonesia yang kemudian berkomitmen untuk mendukung program peremajaan sawit rakyat (PSR).

Menurut Setiyono dengan bergabungnya petani PIR dan KKPA maka potensi yang dapat diremajakan bisa mencapai 617 ribu hektar sehingga jika pemerintah menargetkan 185 ribu hektare untuk peremajaan kelapa sawit rakyat, hal itu tidaklah sulit.

"Jadi melalui jaringan koperasi-koperasi petani yang ada saat ini bisa digunakan untuk mendorong program PSR," jelas Setiyono.

Sementara itu, Wakil Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Togar Sitanggang mengakui bahwa dengan kemitraanlah solusi untuk mendorong program peremajaan yang dimiliki pemerintah saat ini.

Ini karena petani-petani yang tergabung dalam koperasi yang rata-rata petani eks plasma memiliki lahan yang telah clean and clear secara legalitas. Hal tersebut jauh berbeda kondisinya dengan petani swadaya yang rata-rata lahan tersebar secara sporadis.

Sehingga pilihannya jatuh pada petani plasma kelapa sawit eks plasma yang sebelumnya telah bermitra dengan perusahaan dan lahannya btelah lunas sehingga telah menjadi lahan milik pribadi atau petani itu sendiri.

Jadi mau tidak mau yang didahulukan yaitu petani yang "clean and clear" untuk lancarnya proses peremajaan sawit rakyat, dan demi peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit milik petani.

"Artinya kemitraan adalah sebuah solusi bagi petani," tegas Togar.

Ketua Dewan Pengawas Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Rusman Heriawan menyatakan, terbentuknya ASPEKPIR Indonesia dapat mendorong program PSR, sebab petani PIR memiliki data yang lebih lengkap bukan sekedar "clear and clean".

Hal itu, lanjutnya, karena petani PIR memiliki konsep kemitraan atau partnership baik dengan perusahaan milik negara seperti PT PTPN maupun perkebunan swasta.

"Sangat disayangkan jika program ini (PSR) terhenti, oleh karena itu ASPEKPIR Indonesia bisa terus menambah anggota baru bagi semua petani yang polanya menggunakan sama dengan PIR, yaitu pola inti-plasma," ujarnya.

Rusman mengakui, pihaknya sangat berharap ASPEKPIR Indonesia bisa membantu pemerintah dalam merealisasikan PSR di tahun ini seluas 185 ribu hektar.Budi Suyanto