Brisbane (ANTARA News) - Wacana tentang penerapan Syariat Islam (SI) masih menjadi komoditas sejumlah partai politik Islam Indonesia, termasuk Partai Bulan Bintang (PBB), untuk memanipulasi simbol-simbol Islam demi meraih simpati para pemilih Muslim pada Pemilu 2009 tanpa merasa perlu memformulasikan SI yang dimaksud. "Pandangan PBB bahwa penerapan Syariat Islam di Indonesia tidak harus mengubah dasar negara adalah trik terbaru partai ini untuk meraih simpati publik Islam Indonesia di Pemilu 2009," kata Pengamat Politik Islam dari IAIN Sunan Ampel Surabaya, Akhmad Muzakki, di Brisbane, Minggu. Pendapat itu disampaikan Muzakki yang juga mahasiswa program doktoral Universitas Queensland (UQ) ini menanggapi pertemuan 183 ulama dan tokoh Islam se-Nusantara yang digagas PBB di Bogor pada 24-26 Agustus 2007 untuk mengumpulkan masukan mengenai upaya penegakan SI di berbagai bidang kehidupan. Ia mengatakan, jika PBB berpandangan bahwa penerapan SI di Indonesia tidak harus mengubah dasar negara, sebenarnya itu merupakan "trik baru" partai politik ini untuk meraih simpati para pemilih Muslim dalam Pemilu 2009 karena diakui atau tidak selama ini hal itulah yang dipraktikkan Indonesia selama ini. "Namun sikap PBB yang tetap mengusung (wacana) Syariat Islam menunjukkan bahwa PBB sangat sadar terhadap hasil survei Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah yang menunjukkan mayoritas respondennya setuju dengan Syariah Islam," katanya. Hanya saja, partai-partai politik Islam yang selama ini memperjuangkan SI, termasuk PBB, tidak menjelaskan formulasi SI yang mereka inginkan karena mereka menyadari begitu beragamnya tingkat pemahaman masyarakat Muslim Indonesia tentang SI itu sendiri, kata alumnus Universitas Nasional Australia itu. "Tidak disampaikannya formulasi Syariat Islam yang diinginkan itu merupakan kepandaian PBB dan partai politik Islam lainnya untuk memanipulasi sentimen para pemilih Muslim di tengah keberagaman tingkat pemahaman dan konsep Syariah yang begitu luas," katanya. Mengenai pertemuan para ulama dari berbagai organisasi Islam Indonesia dalam rangka Milad ke-9 PBB itu, Muzakki berpendapat bahwa hal itu merupakan strategi PBB untuk memposisikan diri di tengah wajah Islam yang sangat beragam, dan PBB mencoba memengaruhi dan mendapatkan legitimasi simbolik dari kelompok-kelompok Islam. Sebenarnya ini juga dilakukan Hizbut Tahrir Indonesia ketika organisasi ini mengundang beragam tokoh Muslim, termasuk kalangan moderat NU dan Muhammadiyah, untuk hadir dalam acaranya yang mengusung wacana khilafah. "Hizbut Tahrir juga melakukan hal yang sama. Dan yang lebih dipentingkan Hizbut Tahrir bukanlah semata-mata kehadiran para wakil Islam moderat, melainkan legitimasi simbolik itu tadi," katanya. Hanya saja, selain PBB, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga mengusung wacana SI sehingga ketiga partai politik Islam ini akan bersaing dalam meraih simpati itu, katanya.(*)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2007
