Sanaa (ANTARA News) - Pernyataan Presiden AS George W. Bush beberapa hari sebelumnya dan penarikan koalisi Iyad Alawi dari kabinet membuat pemerintah Irak pimpinan PM Nuri al-Maliki berada di ujung tanduk, demikian kesimpulan sejumlah media dan analis Arab, Sabtu. Pemerintah Maliki dinilai gagal mempersatukan seluruh kekuatan politik di negara yang masih bergolak itu. "Hampir semua indikasi menunjukkan bahwa pemerintah Maliki berumur tinggal beberapa hari saja setelah penarikan koalisi mantan PM Iyad Alawi dari pemerintah," tulis Ad-Dustur dalam tajuknya. Menurut koran terkemuka Yordania itu, diperkirakan kekerasan sektarian terus meningkat sehingga evaluasi AS tentang kondisi keamanan yang akan diajukan ke Kongres pada 15 September mendatang dipastikan berisi kritikan keras atas kegagalan Maliki. "Pemerintah Maliki masih ditolirir hingga menjelang laporan evaluasi AS 15 September mendatang sebelum ditiup badai yang memgakhiri kekuasaannya," kata Ali Hajeij. Menurut salah satu analis Arab itu, sejak semula pemerintah Maliki memang tidak mewakili seluruh unsur. "Karena sejak semula tidak mendapat dukungan Sunni dan hanya memperoleh dukungan setengah hati dari koalisi Syiah." "Skenario pencopotan Maliki merupakan salah satu opsi. Namun demikian untuk sementara waktu ditunda karena sejak semula tidak mampu membentuk pemerintah persatuan nasional," tandas harian Saudi Al-Riyadh. Bagi harian Al-Bayan Uni Emirat Arab (UAE), kondisi tersebut justru makin mengkhawatirkan. "Kondisi ini membersitkan rasa pesimis bahwa Irak sedang menunju ke lorong gelap," tulis harian terkemuka UAE itu. Koalisi Nasional Irak pimpinan mantan PM Iyad Alawi memiliki 25 anggota di parlemen Irak dan lima menteri dalam pemerintah Maliki. Penarikan dukungan tersebut merupakan pukulan kuat bagi Maliki.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2007
