Makassar (ANTARA News) - Pembangunan Skadron Tempur Biak akan dilaksanakan setelah 2009, menunggu kesiapan dan kesediaan alat utama sistem senjata (alutsista) termasuk pesawat tempur. "Itu memang sudah kita programkan untuk meningkatkan pengamanan wilayah Timur Indonesia," kata Kepala Dinas Penerangan Mabes TNIB Angkatan Udara Marsekal Pertama Daryatmo di sela-sela kunjungan wartawan ke Komando Operasi Angkatan Udara (Koopsau) II di Biak, Sabtu. Ia mengatakan, namun hal itu tidak dapat segera dilaksanakan mengingat fokus pengadaan hingga 2009 adalah melengkapi satu skadron jet tempur Sukhoi secara bertahap. "Jadi, untuk pengadaan alutsista terutama pesawat tempur baru untuk mendukung skadron tempur di Biak dalam rangka pengamanan wilayah Indonesia yang rawan terhadap berbagai kegiatan ilegal seperti ilegal logging, perompakan dan sebagainya belum akan dilaksanakan dalam waktu dekat," tutur Daryatmo. Dengan kondisi tersebut, lanjut dia, pembangunan Skadron Tempur di Biak akan dilaksanakan setelah 2009 sehingga seluruh wilayah Indonesia dari Sabang hingga Merauke dapat dijaga dan diamankan secara menyeluruh. Tentang kesiapan radar di wilayah Timur Indonesia yang masih minim, Daryatmo mengatakan, pihaknya tetap memprogramkan untuk melakukan penambahan radar di wilayah Timur Indonesia salah satunya dengan pembangunan Komando Sektor Pertahanan Udara Nasional (Kosekhanudnas) IV di Biak. Selain itu, TNIB AU juga berencana menambah radar di Saumlaki (Maluku Utara) dan Merauke (Papua). "Saat ini, wilayah Timur Indonesia hanya di-`cover` oleh dua satuan radar yakni di Biak (Papua), dan Buraen (Nusa Tenggara Timur). Pembangunan skadron tempur dan penambahan radar tersebut bertujuan memaksimalkan pengamanan wilayah udara di Koospau II dari Kalimantan Tengah hingga Papua yang sebagian berbatasan langsung dengan sejumlah negara seperti Malaysia, Filipina, Papua Nugini dan Australia. Hal senada diungkapkan Asisten Operasi Kepala Staf Koopsau IIB Kolonel Zulhamsyi mengatakan, sejumlah wilayah operasi Koopsau II yang merupakan pulau-pulau kecil tak berpenghuni yang berbatasan langsung dengan negara lain, berpotensi memunculkan gangguan keamanan. "Karena itu, kami mengoptimalkan pengamanan pulau-pulau terdepan dengan berkoordinasi dengan unsur lain seperti TNIB AD dan TNI AL. Kami membantu pemantauan udara dan foto udara dan mengkoordinasikan semua info yang didapat dengan pihak terkait," ujarnya. Selain kerawanan di wilayah perbatasan, potensi gangguan keamanan di wilayah timur antara lain pembalakan liar, perompakan dan tempat konsolidasi kelompok-kelompok separatis. Kunjungan wartawan ke Koopsau II antara lain memantau keberadaan pulau-pulau terdepan seperti Pulau Miangas, Marore, Fani, Fanildo dan Bras.(*)

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2007