Pengamat: program poros maritim harus dilaksanakan berkesinambungan

Jakarta, (ANTARA News) - Pengamat sektor kelautan dan perikanan Abdul Halim mengingatkan bahwa untuk mewujudkan poros maritim harus dilaksanakan secara berkesinambungan dan tidak hanya tergantung dari besar kecilnya anggaran yang tersedia.

"Konsep (poros maritim) ini tidak dijalankan secara berkesinambungan, hanya berhenti kepada level penangkapan kapal ikan asing," kata Abdul Halim di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, masih ada berbagai persoalan yang harus dibenahi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) seperti program yang terbengkalai yang berujung kepada laporan keuangan yang mendapat "disclaimer" atau Tidak Memberikan Pendapat dari BPK.

Sedangkan terkait dengan anggaran KKP yang terus menurun selama dua tahun terakhir, Abdul Halim yang juga menjabat sebagai Direktur Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan itu menilai bahwa hal itu dapat dimaknai positif apabila program yang direncanakan oleh KKP dijalankan dengan semestinya untuk menyejahterakan masyarakat pesisir lintas profesi di Nusantara.

Sebelumnya, Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo menyatakan pihaknya menyoroti tentang kondisi anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang terus menurun selama beberapa tahun terakhir.

"Komisi IV DPR memberikan arahan dan tanggapan agar KKP menggunakan anggaran yang realistis dan tepat sasaran sesuai kondisi bangsa sehingga sektor kelautan dan perikanan menjadi tulang punggung penggerak perekonomian bangsa," kata Edhy Prabowo dalam Rapat Kerja dengan KKP dan Kementerian Pertanian di Jakarta, Rabu (12/9).

Menurut Edhy Prabowo, KKP seharusnya mendorong porsi prioritas penggunaan anggaran untuk pelaku utama perikanan seperti nelayan, pembudidaya ikan dan juga petambak garam.

Dalam rapat tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berhalangan hadir karena sedang cuti sehingga kehadirannya diwakilkan oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR Michael Wattimena menyatakan kekecewaannya karena ketidakhadiran Menteri Susi dan terkait pula dengan penurunan anggaran dari KKP.

"Pada 2017 anggarannya sekitar Rp9,2 triliun, pada 2018 sekitar Rp7,28 triliun dan hari ini (untuk tahun 2019) turun menjadi Rp5,48 triliun," papar politisi Partai Demokrat tersebut.

Padahal, ia mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang sekitar 70 persen daerahnya adalah lautan.

Selain itu, lanjutnya, dipertanyakan pula apakah penurunan alokasi anggaran itu selaras dengan visi poros maritim.

Michael berpendapat seharusnya Menteri Susi dapat hadir dalam raker ini sehingga Komisi IV DPR juga dapat memahami makna filosofis dari turunnya anggaran itu.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Gerindra, Darori, menginginkan jajaran eselon I dapat memberikan masukan yang benar kepada Menteri Susi terkait anggaran.

Sedangkan Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKB, Ibnu Multazam berharap agar penurunan anggaran itu jangan sampai diteruskan sehingga dikhawatirkan tahun depan anggaran KKP hanya untuk beban gaji dan operasional.
Baca juga: Pemerintah terus berupaya wujudkan poros maritim dunia
Baca juga: Indonesia-Jepang tingkatkan kerja sama maritim