Hal itu menurut dia untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki seorang kepala daerah.
"Jangan sampai kepala daerah lakukan kampanye Pilpres menggunakan fasilitas negara karena bisa konflik kepentingan dan penyalahgunaan kewenangan," kata Fadli di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta, Kamis.
Menurut dia silahkan saja kepala daerah masuk dalam tim pemenangan paslon namun jangan sampai menggunakan fasilitas negara karena semua sudah diatur dalam UU.
Namun dia menilai keberadaan kepala daerah dalam tim pemenangan tidak akan banyak berpengaruh pada perolehan suara paslon di Pilpres 2019.
"Itu tidak akan banyak pengaruh karena orang memilih kepala daerah belum tentu sama pilihannya di Pilpres, itu situasional," ujarnya.
Namun Fadli belum bisa memastikan apakah kepala daerah yang diusung maupun yang berasal dari kader Gerindra akan dimasukan dalam tim pemenangan Prabowo-Sandiaga.
Dia menilai secara umum Gerindra ingin kepala daerah fokus pada tugas-tugas di daerah sehingga kalau mau mendukung, kemungkinan tidak secara langsung.
"Namun kita lihat nanti kondisi di lapangan karena tergantung daerah asal kepala daerah," katanya.
Dia mencontohkan ada gubernur di sebuah daerah juga menjadi Ketua DPD Partai Gerindra dan bupati/walikota menjadi Ketua DPC Gerindra sehingga memiliki tugas lain kalau diusung.
Menurut dia Gerindra akan segera mengambil keputusan terkait hal itu karena ada kepala daerah yang juga memiliki tugas struktural dari partai.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2018
