Ternate (ANTARA News) - Sultan Ternate, Mudhafar Syah, akan menghadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menjelaskan kasus aksi massa di Ternate, Maluku Utara (Malut), Rabu (22/8), yang dilakukan masyarakat adat Kesultanan Ternate. "Presiden Yudhoyono telah menyatakan kesediaannya menerima Sultan Ternate di Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Saya sudah diberitahu Jurubicara kepresidenan, Andi Malarangeng, mengenai kesedian Presiden menerima Sultan Ternate itu," kata permaisuri Sultan Ternate, Boni Nitha Susanti, di Ternate, Jumat. Namun Boni Nitha Susanti yang juga anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) itu, belum menyebutkan kapan Sultan Ternate akan diterima Presiden Yudhoyono di Cikeas, Bogor. Alasannya masih harus disesuaikan dengan jadwal acara Presiden Yudhoyono. Menurut dia, Sultan Ternate perlu menjelaskan langsung kasus aksi massa di Ternate tersebut kepada Presiden Yudhoyono, agar Kepala Negara mengetahui secara jelas dan lengkap mengenai latar belakang dan kronologis terjadinya aksi yang melibatkan masyarakat adat Kesultanan Ternate itu. "Kalau Presiden hanya mendapatkan laporan dari pihak lain, dikhawatirkan tidak lengkap dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya," kata Boni Nitha Susanti yang mengaku juga akan menyertai Sultan dalam pertemuan dengan Presiden Yudhoyono nanti itu. Sebelumnya, Sultan Ternate, Mudhafar Syah, menjelaskan bahwa latar belakang terjadinya aksi massa bermula dari kekecewaan masyarakat adat Kesultanan Ternate terhadap keputusan KPUD Malut, terkait hasil verifikasi bakal calon (balon) gubenur/wakil gubernur Malut. KPUD Malut, kata Sultan, memutuskan bahwa dari lima pasangan balon gub/wagub Malut yang mendaftar di KPUD, hanya empat pasangan balon yang lolos, satunya yakni pasangan Mudhafar Syah/Rusdi Hanafi tidak lolos karena dianggap tidak mencukupi kuota suara 15 persen. "Keputusan KPUD itu tidak diterima masyarakat adat Kesultanan Ternate karena mereka mengetahui bahwa parpol yang mendukung saya dan Rusdi Hanafi, suaranya mencapai 15,8 persen. Inilah yang membuat mereka spontanitas melakukan aksi," katanya. Sultan yang anggota DPR itu mengemukakan aksi tersebut berakhir dengan bentrok antara massa dari masyarakat adat Kesultanan Ternate dan polisi, karena dalam menangani aksi polisi tidak menggunakan cara persuasif, tapi cara represif. Wakil Ketua KPUD Malut, Muklis T, sebelumnya menjelaskan bahwa keputusan KPUD mengenai hasil verifikasi balon gub/wagub Malut tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, KPUD Malut siap mempertanggung-jawabkan keputusannya tersebut. KPUD Malut tidak meloloskan pasangan Mudhafar Syah/Rusdi Hanafi yang diusung koalisi PPP dan sejumlah parpol kecil itu, karena salah satu parpol yang mengusungnya, yakni PKPI, juga mengusung pasangan balon lainnya, sehingga jumlah suaranya tidak cukup lagi 15 persen. (*)

Copyright © ANTARA 2007