"Respon terkait iklan pencapaian kinerja pemerintahan Presiden Jokowi seharusnya disikapi secara bijak, jangan malah panik," kata Sekretaris Jenderal DPP PKB Abdul Kadir Karding di Jakarta, Kamis, menyikapi sikap kontra koalisi Prabowo-Sandiaga terkait iklan pencapaian kinerja pemerintahan Presiden Jokowi.
Menurut dia, sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk menyampaian capaian-capaian yang sudah diraih selama empat tahun sebagai bentuk pertanggungjawaban politik kepada rakyat.
Karding yang merupakan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Koalisi Indonesia Kerja (KIK) menilai aneh apabila pemerintah tidak menyampaikan capaian-capaian kerja yang sudah dilakukan kepada masyarakat.
"Jadi tidak perlu dipermasalahkan. Karena kalau tidak ada sosialisasi dan informasi soal kinerja pemerintah, nanti rakyat akan bertanya pemerintah kerja apa?," ujarnya.
Menurut dia kalau ada pihak yang memprotes dan melarang iklan tersebut, maka sebaiknya diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).
Menurut dia, pihak Kemekominfo sudah memberikan pernyataan bahwa iklan tersebut bukan sebagai bentuk kampanye politik atas pencapresan Jokowi namun hanya menyampaikan capaian pemerintahan Jokowi-JK.
Sebelumnya, iklan yang merupakan versi singkat dari video "2 Musim, 65 Bendungan" diputar di bioskop, isinya memperlihatkan proses pembangunan sejumlah bendungan diikuti dengan testimoni seorang petani tentang manfaat bendungan tersebut.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon meminta agar iklan tersebut dicopot dan tidak ditayangkan di bioskop.
Plt Kepala Biro Humas Kemenkominfo, Ferdinandus Setu menjelaskan bahwa peran yang diemban Kemenkominfo sesuai UU negara adalah sebagai humas pemerintah sehingga menyampaikan capaian dan prestasi yang dilakukan pemerintahan Jokowi-JK.
Dia menegaskan apa yang disampaikan dalam iklan tersebut bukan bagian dari kampanye terkait pencapresan Jokowi di Pemilu Presiden (Pilpres) 2019.
Dia juga menjelaskan alasan memilih bioskop untuk menayangkan iklan tersebut karena dinilai pertumbuhan penontonnya luar biasa sehingga efektif agar masyarakat menerima informasi mengenai capaian kerja pemerintahan Jokowi-JK.
Baca juga: Kemkominfo: Iklan layanan kinerja pemerintah di bioskop sesuai UU
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2018
