Jakarta (ANTARA News) - Anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Zuhairi Misrawi menilai gerakan #gantipresiden rawan ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu dari upaya mengganti presiden menjadi upaya mengganti sistem negara.
"Kami amati adanya disorientasi, adanya pihak-pihak yang menunggangi gerakan ini. Dari ganti presiden, menjadi ganti sistem. Kami khawatirkan menjadi bola liar menjadi seperti gerakan di Suriah. Ada pihak yang ingin menjadikan pertarungan yang terlalu jauh, dari ganti presiden menjadi ganti sistem," kata Gus Mis, sapaan Zuhairi Misrawi dalam diskusi publik "Polemik Tagar", di Tjikini Lima, Jakarta, Rabu.
Oleh karena itu, lanjut dia, segala macam gerakan tagar harus dikembalikan pada rel pertarungan demokrasi yang dapat mendidik masyarakat.
Ia juga menilai perang tagar #2019GantiPresiden merupakan gerakan yang tidak mendidik masyarakat.
"Tagar ganti presiden tersebut tidak mendidik. Penggunaan kata presiden itu tidak lazim. Karena istilah yang dipakai tidak mendidik dan bisa menimbulkan salah tafsir," katanya.
Menurut dia, perang tagar ganti presiden tidak hanya terjadi di level dunia maya. Tetapi sudah menjadi sebuah gerakan riil di tengah masyarakat. Kondisi itu yang dikhawatirkan dapat menimbulkan konflik di tengah masyarakat.
"Ajakannya bukan mengadu argumen dan gagasan. Hanya gerakan emosional dan mengarah pada fragmentasi di tengah masyarakat. Masyarakat bisa masuk dalam jebakan konflik dan menjadi bola liar dan menimbulkan perpecahan sosial di masyarakat," papar Gus Mis.
Ia menambahkan, lebih baik tagar ganti presiden diubah menjadi tagar Prabowo 2019 agar tidak terjadi konflik di masyarakat.
Menjelang kampanye, dirinya juga berharap akan lebih substantif, yakni menyangkut berbagai permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat, termasuk diantaranya juga dalam konteks ekonomi nasional.
Di tempat yang sama, Ketua Umum Organisasi Kesejahteraan Rakyat, Poempida Hidayatullah, menilai, gerakan #2019GantiPresiden merupakan gerakan yang terkesan sangat menghakimi, padahal dalam suatu negara demokrasi seharusnya ada sebuah dialog adu gagasan.
"Ketika kita ingin bicara mendidik konteks demokrasi, kita coba dalam koridor kritik. Mengkritik tidak pernah dilarang. Tapi jangan sampai pada menghakimi," kata Poempida.
Ia pun mengingatkan, dalam negara demokrasi memang harus ada dialog dan harus cerdas dalam menggali sebuah permasalahan, bukan menghakimi.
"Jika tidak, maka justru hanya akan berujung konflik yang berkepanjangan. Kita ingin mendapatkan kualitas pemerintahan yang baik, tetapi bukan berarti kita harus menghakimi seseorang," ucapnya.
Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2018
