Kemenhub akan berlakukan kebijakan ganjil-genap di kota selain Jakarta

Melihat dampak positif dari diberlakukannya ganjil-genap, maka aturan itu kemungkinan besar akan diperpanjang dan bahkan diperluas wilayahnya

Jakarta (ANTARA News) - Kebijakan pelat nomor ganjil-genap di DKI Jakarta saat Asian Games 2018 kemungkinan besar diperpanjang dan diberlakukan di kota besar lain, kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi.

"Sejumlah kota besar saat ini juga alami kemacetan parah dan pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah untuk bisa menerapkan ketentuan pelat nomor ganjil-genap untuk mengurangi kemacetan," katanya kepada pers usai berbicara dalam Forum Perhubungan bertema Plus Minus Ganjil-Genap Selama Asian Games yang diselenggarakan Kementerian Perhubungan dan DetikCom di Jakarta, Rabu.

Dikatakan, dari hasil kunjungan ke sejumlah daerah, beberapa kepala daerah juga kesulitan mengatasi kemacetan di kotanya masing-masing akibat pertumbuhan kendaraan yang begitu cepat, sementara tidak diimbangi dengan pembangunan infrastruktur jalan raya.

Dari hasil pelaksanaan ganjil-genap, katanya, ternyata memberikan dampak yang positif bagi pengguna jalan dari perubahan kecepatan rata-rata di ruas jalan naik sebesar 44,08 persen, sementara di ruas jalan alternatif rata-rata naik 2,17 persen.

Sementara jumlah kendaraan yang melintas di ruas jalan yang diberlakukan ganjil-genap rata-rata turun 20,37 persen, dan di ruas jalan alternatif rata-rata naik 6,48 persen

Demikian juga jumlah penumpang angkutan umum setelah perluasan kawasan ganjil-genap untuk penumpang Transjabodetabek premium rata-rata naik 46,8 persen, penumpang Transjakarta rata-rata naik 40,21 persen, dan penumpang KRL rata-rata naik 6,13 persen.

"Melihat dampak positif dari diberlakukannya ganjil-genap, maka aturan itu kemungkinan besar akan diperpanjang dan bahkan diperluas wilayahnya," kata Budi.

Dirjen Budi mengakui memang perlu upaya tidak mudah untuk mengubah perilaku dan gaya hidup masyarakat pengguna jalan dari memakai kendaraan pribadi menuju kendaraan umum.

Pemerintah, katanya, sebenarnya sudah dan akan menyiapkan sejumlah angkutan massal seperti LRT dan Trans Jakarta untuk mengakomodasi pergerakan masyarakat dari rumah ke lokasi kerja.

"Memang kita akui tidak mudah mengubah gaya hidup masyarakat dalam pola menggunakan kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Tapi, itu harus kita lakukan," katanya.