Jakarta (ANTARA News) - Partai NasDem akan melayangkan somasi atau peringatan hukum kepada Rizal Ramli atas pernyataannya yang dianggap telah memfitnah Ketua Umum DPP Partai NasDem, Surya Paloh, terkait kebijakan impor. Partai NasDem memberi waktu 3x24 jam kepada Ramli untuk mengklarifikasi pernyataannya.
"Kami akan melakukan somasi kepada Rizal Ramli (RR) untuk menarik pernyataannya," kata Ketua DPP Partai NasDem, Syahrul Yasin Limpo, saat jumpa pers di Kantor DPP Partai NasDem, di Gondangdia, Jakarta Pusat, Selasa.
Dalam pernyataannya di sejumlah media massa dan media sosial, RR menilai Paloh berada di belakang kebijakan impor serta mengatur-atur dan 'bermain' dalam impor yang dilakukan pemerintah. Akibatnya, kata dia, masyarakat mendapatkan informasi sesat dan tidak benar.
Syahrul menegaskan, pernyataan RR itu adalah fitnah keji, tidak berdasar, mengarah kepada pembunuhan karakter Paloh. Dalam pernyataannya RR juga telah merendahkan martabat Presiden Jokowi dengan menggambarkan sosok yang mudah ditekan pihak lain.
Menurut dia, Paloh baik dalam kapasitas sebagai ketua partai maupun pribadi, tidak pernah turut campur dengan kebijakan impor yang dilakukan pemerintah, apalagi hingga ikut mengatur ataupun mengambil keuntungan.
"Bapak Surya Paloh juga tidak memiliki bisnis terkait impor beras, impor guIa, impor garam seperti yang dikesankan dalam pernyataan RR bahwa seolah-olah Bapak Surya Paloh 'bermain' dalam kebijakan impor itu," katanya.
Ia menambahkan, Partai NasDem selalu memegang komitmen tanpa syarat dalam mendukung pemerintahan Jokowi-JK. Ketua umum DPP Partai NasDem juga tidak pernah memintah jatah menteri, apalagi proyek kepada pemerintah.
"Surya Paloh juga tidak pernah bermasalah jika menteri yang berasal dari Partai NasDem tidak bagus kinerjanya dan oleh karenanya harus dirombak. Selama terjadi perombakan kabinet, sudah beberapa kali menteri dari Partai NasDem diganti dan hal itu tidak menjadi masalah," ucapnya.
Terkait dengan kebijakan impor komoditas oleh pemerintah, tegas Syahrul, Partai NasDem sama sekali tidak memiliki sangkut-paut, baik secara Iangsung maupun tidak Iangsung.
"Kebijakan impor yang diputuskan pemerintah memiliki dasar dan alasan yang kuat berdasarkan data dan situasi pasar.
Penetapannya dilakukan atas kesepakatan lintas kementerian yang dipimpin Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution. "Kebijakan impor itu bagian dari tugas pemerintah mengelola kondisi perekonomian bangsa dengan perhitungan yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan," ucapnya
Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2018
