Surabaya (ANTARA News) - Pakar ekonomi dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Prof Dr Muslich Anshori SE MSc Ak mengatakan, pimpinan daerah harus menstabilkan harga sembako, karena hal itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat. "Di era otonomi daerah, saya kira gubernur atau bupati/walikota harus berinisiatif untuk secepatnya menstabilkan harga sembako yang naik," katanya kepada ANTARA News di Surabaya, Kamis. Ia mengemukakan hal itu, menanggapi kenaikan harga sembako dalam beberapa pekan terakhir, diantaranya di Kota Malang tercatat minyak goreng curah dari Rp8,5 ribu/kg menjadi Rp9,5 ribu/kg dan daging ayam dari Rp14 ribu/kg jadi Rp17 ribu/kg. Di Madiun, harga telur dari Rp7,5 ribu/kg menjadi Rp9 ribu/kg, gula dari harga Rp5 ribu/kg naik Rp5,9 ribu/kg, cabai dari Rp6 ribu/kg naik Rp10,5 ribu/kg. Di Pamekasan, harga migor naik lagi dari Rp7,8 ribu/kg, Rp9 ribu/kg, hingga tembus Rp10 ribu/kg. Menurut Prof Muslich yang juga Wakil Rektor (Warek) II (bidang Keuangan) Unair Surabaya itu, penyebab kenaikan harga sembako umumnya karena dua hal, yakni hukum ekonomi dan permainan spekulan. "Kalau hukum ekonomi sudah jelas, disaat persediaan barang menurun, maka harga otomatis naik. Tapi kalau spekulan memang seringkali memanfaatkan event menjelang puasa dan hari raya," katanya. Guru Besar ke-412 Unair itu mengaku, sepakat dengan pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di depan Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Jakarta (23/8) bahwa pimpinan daerah harus bersungguh-sungguh mengatasi kenaikan harga. "Paling tidak, pimpinan daerah harus mengkaji penyebab kenaikan sembako, kalau ada permainan spekulan atau tengkulak, ya harus dilakukan `droping` sembako," kata profesor yang dikukuhkan pada 25 Agustus 2007. Namun, katanya, praktek spekulan biasanya tidak terlalu lama, karena hanya memanfaatkan momentum puasa dan hari raya. Namun pimpinan daerah tetap harus segera menstabilkan agar masyarakat kecil tidak dirugikan. "Kalau presiden minta gubernur, bupati, dan walikota bertindak, saya kira sudah tepat, karena pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan penanggulangan kemiskinan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan daerah," katanya menegaskan. Hingga kini, pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan kedua 2007 mencapai 6,3 persen dengan daerah yang menyumbangkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi hingga di atas 9 persen adalah Sumatera Utara, DI Yogyakarta, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku dan Papua.(*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2007