Jakarta (ANTARA News) - Sekelompok mahasiswa menuntut pemerintah menindak tegas pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), termasuk jika penyebabnya adalah pejabat Pertamina. "Kami menuntut ketegasan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono," kata Beni Nursalim, Koordinator unjuk rasa sekelompok mahasiswa yang menamakan diri Koalisi Penuntut Ketegasan (KPK) Untuk Rakyat di depan Istana Merdeka, Jakarta, Rabu. Saat unjuk rasa, sekitar 50 mahasiswa dari Universitas Jayabaya, Universitas Ibnu Chaldun dan Universitas Jayakarta, tersebut membawa spanduk dan memakai jaket almamater. Mereka juga berorasi dengan menggunakan pengeras suara. Beni mengatakan, sebelumnya disebutkan bahwa kelangkaan BBM karena masalah distribusi. Distribusi terganggu karena cuaca buruk dan banjir. Ia mengatakan alasan ini tidak beralasan. Beni mengatakan, setelah menelusuri, kelangkaan tersebut antara lain karena penerapan sistem komputerisasi terbaru di Pertamina (pembelian "delivery order" melalui bank) yang dilakukan dengan serampangan tanpa uji coba terlebih dahulu. Sebelumnya, kata Beni, Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) langsung melakukan transaksi di depot Pertamina. Ia mengatakan, pelaksanaan sistem baru tersebut tidak memikirkan dampaknya sehingga terjadi kekacauan dalam distribusi BBM. Untuk itu, Beni sekali lagi meminta pemerintah menindak tegas pihak yang bertanggungjawab terhadap kelangkaan tersebut, termasuk jika dilakukan oleh pejabat tertinggi Pertamina. Sebelumnya, mantan Direktur Hilir Pertamina Harry Purnomo menilai Pertamina kurang melakukan persiapan terkait penerapan sistem baru penebusan BBM di depot yang dikenal sebagai sistem MySAP mulai 2 Januari lalu. Ia mengatakan, akibat kurangnya persiapan tersebut membuat proses distribusi BBM mengalami kekacauan. Menurut dia, seharusnya Pertamina melakukan uji coba terlebih dahulu sampai sistem baru berbasis teknologi informasi itu benar-benar siap diterapkan. Selain itu, lanjutnya, sistem baru itu semestinya diterapkan bertahap dan bukan nasional. Sementara itu Direktur Utama PT Pertamina Ari Soemarno membantah telah terjadi kelangkaan bahan bakar minyak secara luas akhir-akhir ini. Namun yang terjadi hanya gangguan pasokan di beberapa wilayah saja. Ari Soemarno seusai dipanggil Wapres Jusuf Kalla di Jakarta, Rabu (7/1) menjelaskan antrian di sejumlah SPBU di Jakarta dan Surabaya dinilainya hanya karena adanya gangguan pasokan. Dengan demikian tidak bisa dikatakan sebagai kelangkaan. Lebih lanjut Ari mengatakan kelangkaan pasokan BBM hanya terjadi pada 130 SPBU dari total 4.300 SPBU di seluruh Indonesia. Dengan demikian, tambahnya, itu artinya hanya tiga atau empat persen dari SPBU yang ada. "Jadi tidak benar ada kelangkaan. Kalau mau mencari agak jauh 500 meter sampai sekilo (satu km) pasti ada,` katanya. Ari menegaskan, pasokan bahan bakar masih aman. Stok premium saat ini tercatat 16 hari, minyak tanah 50 hari, dan solar 33 hari. Dia mengaku stok yang dimiliki PT Pertamina saat ini tinggi dan tersebar dimana-mana. Dan sekarang PT Pertamina fokus untuk mengamankan jalur distribusi bersama Hiswana Migas (Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas). Selain itu, gangguan pasokan juga terjadi akibat para pemilik pompa bensin khawatir pemerintah akan menurunkan harga BBM mulai 1 Januari. Untuk menghindari kerugian, mereka menahan diri untuk tidak memesan bahan bakar terlalu banyak pada Pertamina. "Pembelian juga terhambat karena bank tutup operasi pada 31 Desember," katanya. Dirut Pertamina mengklaim pasokan bahan bakar sudah normal sejak Selasa (6/1), meski masih ada peluang kekosongan pasokan di sejumlah titik SPBU.(*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009