Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan agar keberadaan pasar-pasar modern di berbagai daerah tidak mematikan pasar tradisional yang ada dan untuk itu perlu ada pengaturan tata ruang yang baik oleh pemerintah daerah setempat. "Jangan sampai pasar modern itu mematikan pasar tradisional," kata Presiden saat menyampaikan Keterangan Pemerintah tentang Kebijakan Pembangunan Daerah di depan Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Jakarta, Kamis. Menurut Presiden, saat ini Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pasar Tradisiaonal sudah tahap draf akhir. Sebenarnya, lanjutnya, sudah sangat jelas di mana letak pasar tradisional, dimana pusat pembelanjaan dan toko modern, yang semuanya diatur dan dikaitkan dengan tata ruang yang ada di kabupaten/kota. "Oleh karena itu, keputusan atau kebijakan ada di tangan gubernur, bupati/walikota untuk menentukan tempat yang layak, mana yang paling tepat untuk pasar modern," katanya. Pernyataan Presiden tersebut disampaikan untuk menjawab keluhan Ketua DPD Ginandjar Kartasasmita yang memprihatinkan fenomena tergesernya pasar tradisional dari kehidupan ekonomi rakyat. "Dalam kunjungan kami ke daerah-daerah, kami mengamati dengan prihatin fenomena itu," kata Ginandjar ketika membuka Sidang Paripurna Khusus tersebut. Ia menilai tergesernya pasar tradisional dari kehidupan ekonomi rakyat, berdampak pada kehilangan marwahnya kemandirian ekonomi kerakyatan. "Padahal, kemandirian ekonomi kerakyatan itu, lewat pasar tradisional, sesunguhnya bisa berperan mengatasi kemiskinan dan pengangguran," katanya. Produk Dalam Negeri Sementara itu, menyinggung pernyataan Ginandjar agar pemerintah ikut mendorong dikembangkannya produk dalam negeri, Presiden Yudhoyono menyatakan setuju untuk menggalakkan kembali penggunaan produk dalam negeri sebagai wujud dari peningkatan kemandirian. "Mari kita dorong sebagaimana saya sampaikan kepada para pimpinan BUMN dan para pengusaha agar produksi kita mutunya juga baik, harganya tidak mahal, berarti efisien, sehingga rakyat sebagai konsumen akhir juga tidak dirugikan," katanya. Presiden menyatakan yakin bahwa Indonesia mampu untuk membuat produk dengan lebih efisien dan mutunya semakin baik. "Sehingga tepat apabila kita melakukan kampanye besar-besaran untuk menggunakan produk dalam negeri," katanya. Sebelumnya, Ginandjar Kartasasmita mengungkapkan, kini pasar-pasar moderen dan toko-toko sudah dibanjiri oleh produk-produk impor, sampai barang yang paling sederhana sekalipun. "Kebanggaan dan semangat menjadi bangsa mandiri telah digeser oleh konsumerisme yang sangat dipengaruhi oleh kekuatan promosi dari pemodal besar yang mengglobal," tandasnya. Dalam konteks ini, demikian Ginanjar Kartasasmita, DPD ingin berbicara mengenai kemandirian, sebagai hakikat dari kemerdekaan, yaitu kemampuan setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Dalam sidang paripurna khusus DPD itu nampak seluruh undangan mengenakan pakaian batik sebagai simbol penggunaan produk dalam negeri. Presiden dan Ibu Ani Yudhoyono, Wapres dan Ibu Mufidah Kalla, para menteri Kabinet Indonesia Bersatu, serta para anggota DPD dan sebagian besar undangan terlihat mengenakan pakaian khas Indonesia tersebut. (*)

Copyright © ANTARA 2007