Baghdad, Irak (ANTARA News) - Kementerian Luar Negeri Irak pada Jumat (7/9) dengan keras menyesalkan tindakan pemrotes menyerang dan membakar Konsulat Iran di Kota Basra, Irak Selatan.
Serangan tersebut "adalah perkembangan yang tak bisa diterima baik dan tidak sejalan dengan keramahan nasional bagi semua misi (diplomatik)," kata Juru Bicara Kementerian itu Ahmed Mahjoub di dalam satu pernyataan.
"Menyerang misi diplomatik membahayakan kepentingan Irak dan hubungannya dengan negara lain, dan tidak berkaitan dengan slogan demonstrasi serta tuntutannya bagi layanan dan air," tambah Mahjoub.
Puluhan demonstran menyerbu Konsulat Iran pada Jumat di Basra, sekitar 550 kilometer di sebelah selatan Ibu Kota Irak, Baghdad, dan membakar gedung itu, kata satu sumber keamanan yang tak ingin disebutkan jati dirinya, kepada Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Sabtu malam.
Sementara itu, petempur Asa`ib Ahl Al-Haq, yang didukung Iran, melepaskan tembakan ke arah puluhan demonstran yang mendekati markas mereka di Basra, kata sumber tersebut.
Asa`ib Ahl Al-Haq, atau Liga Rakyat Kebenaran, adalah bagian dari brigade Hashd Sahaabi. Kelompok itu diduga didanai, dilatih dan dipersenjatau oleh Pasukan Al-Quds Iran dan belakangan menjadi sekutu pemerintah, yang dipimpin oleh kaum Syiah.
Beberapa jam setelah pembakaran Konsulat Iran, pengunjuk rasa bergerak ke arah Konsulat AS, tapi upaya tersebut tak berhasil karena langkah keamanan yang ditingkatkan, kata sumber itu.
Baca juga: AS tuding Iran berupaya campuri pemilu irak
Unjuk rasa tersebut adalah bagian dari protes berhari-hari di Provinsi Basra, penghasil minyak di Irak Selatan. Selama demonstrasi itu, ratusan demonstran yang marah membakar gedung pemerintah provinsi dan kantor partai politik utama serta markas beberapa milisi Syiah dalam protes terhadap korupsi yang tersebar luas dan pencemaran air di provinsi tersebut.
Basra, Ibu Kota Provinsi dengan nama yang sama, telah lama menyaksikan keluhan di kalangan lebih dari dua juta warganya mengenai ambruknya prasarana, pemadaman listrik dan korupsi.
Pasokan air di provinsi itu juga dikecam banyak pihak karena tingginya kadar garam, sementara ribuan warga telah dirawat di rumah sakit.
Pemrotes juga menuduh partai politik yang berpengaruh berada di belakang korupsi yang tersebar luas, yang mengakibatkan tingginya angka pengangguran dan kegagalan perbaikan pasokan listrik, air dan layanan dasar lain.
Editor: Chaidar Abdullah
Pewarta: Antara
Editor: Mohamad Anthoni
Copyright © ANTARA 2018