Jakarta (ANTARA News) - Kalangan Dewan Perwakilan Daerah RI di Jakarta, Rabu malam, mengingatkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar jangan melupakan janjinya mengenai pemberdayaan kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar. "Kami terpaksa mengungkapkan hal itu kembali, karena isu perbatasan dan pulau-pulau terluar yang menguat pada 2005, telah sempat mendapat perhatian serius pemerintahan sekarang, diikuti adanya kebijakan program serta anggaran," kata salah satu anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sarwono Kusumaatmaja. Sayangnya, lanjut mantan Menteri Kelautan dan Perikanan ini, lama kelamaan perhatian semakin menurun, malah ada informasi, tahun 2008 dananya nol. Ia mengatakan itu dalam forum yang digelar pimpinan DPR RI bersama `Editors Club`, dipandu oleh Karni Ilyas, pimpinan eksekutif ANTeve dan LATivi di Graha Niaga, Jakarta. Forum itu sendiri diselenggarakan sehubungan Sidang Paripurna Khusus ke-3 dengan agenda utama mendengarkan pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Kamis (23/8), dalam rangkaian peringatan HUT ke-62 Proklamasi Kemerdekaan RI. Selain Sarwono Kusumaatmaja, dua pimpinan DPD RI, masing-masing Wakil Ketuanya, Irman Gusman dan Sekretaris Kelompok DPD RI di MPR RI, Ichsan Loulembah, ikut mewarnai diskusi yang dilaksanakan menjelang Rapat Paripurna mendengar Pidato Presiden RI, Kamis (23/8). "Saya berharap, banyak isu dari daerah, termasuk menyangkut pemberdayaan kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar itu tetap memperoleh perhatian serius," tambah Sarwono Kusumaatmadja. Hal ini perlu diingatkannya, karena menurutnya, presiden suka lupa soal janji-janjinya untuk membangu daerah-daerah perbatasan. "Kelupaan ini membuat banyak daerah, terutama di kawasan perbatasan yang marah-marah. Malah salah satu bupati dari kawasan perbatasan sempat menyatakan akan menginterupsi pidato presiden jika hal itu tidak mendapat perhatian," ungkap Sarwono Kusumaatmadja lagi.(*)

Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2007