Sydney (ANTARA News) - Pemimpin Partai Buruh Australia, Kevin Rudd, pada Rabu menyatakan. akan menarik pasukan tempur dari Irak pada tengah 2008, jika terpilih menjadi Perdana Menteri (PM) di ahir tahun ini. Rudd, yang berada di depan pemimpin konservatif Perdana Menteri (PM) Australia, John Howard, dalam jajak pendapat menyatakan bahwa penarikan apa pun tidak dapat segera dilakukan, karena pemerintah saat ini bertekad menempatkan gelombang baru tentara pada awal tahun depan. Rudd mengatakan bahwa jika pemilihan umum diadakan pada Oktober seperti diperkirakan, pasukan tempur Australia akan berada di tengah rencana penempatan. "Itu akan sampai pada kesimpulan, yang biasanya berlangsug untuk enam bulan perputaran, melewati ahir tahun ini," katanya. "Saya tahu, pemerintah mengisyaratkan akan ada enam bulan perputaran lagi. Pada ahir perputaran kedua itu pada tengah 2008, pasukan tempur kita keluar dan tidak akan diganti," ujarnya menegaskan. Rudd menyatakan bahwa jika terpilih, ia akan mempertimbangkan memberi Irak bantuan keamanan lain, yang tidak melibatkan penempatan pasukan tempur. Australia menempatkan sekitar 1.575 tentara sebagai bagian dari perang Irak, tapi banyak di antara mereka bertugas di negara terdekatnya. Sekitar 515 tentara, termasuk satu kompi infanteri, menjadi bagian dari satuan tempur Australia bermarkas di Tallil di Irak selatan. John Howard berulang kali menyatakan, tak ada jadwal penarikan pasukannya, yang ditentukan sesuai dengan keadaan setempat. Howard dikenal dunia sebagai pendukung setia kebijakan luar negeri Presiden Amerika Serikat (AS), George W. Bush, untuk menyerbu Irak. Sekitar 300 pengunjukrasa tengah Maret berpawai di Sidney untuk memperingati tahun keempat pendudukan Irak. Unjukrasa itu, yang diikuti sepertiga dari perkiraan penyelenggara, juga dilakukan di sejumlah kota di Australia. Pengunjukrasa menyeru penarikan pasukan Australia, tidak hanya dari Irak, tapi juga dari Afganistan, dan Howard dituntut memulangkan tersangka teroris David Hicks dari tahanan Amerika Serikat di teluk Guantanamo, Kuba. Anggota parlemen dari partai Hijau, Kerry Nettle, menyatakan berupaya menentang peranserta Australia ketika rencana itu pertama kali dicetuskan. "Empat tahun berlalu, bagaimana hal berubah," kata Nettle kepada kerumunan, "Masalah Irak adalah bencana. Kami semua mengatakan itu akan terjadi. Perkiraan tidak hanya terbukti menjadi nyata, bahkan lebih buruk." Australia akan mengirim sekitar tambahan 70 pelatih tentara ke Irak dan mungkin menggelar pasukan lagi di Afganistan, kata Howard tengah Februari. Keputusan itu segera menimbulkan kecaman dari partai Buruh, yang menjadikan penarikan pasukan Australia sebagai program penting dalam kampanyenya menggulingkan Horward dalam pemilihan umum ahir tahun ini. Keterlibatan Australia dalam perang Irak berdampak pada politik dalam negeri Selandia Baru, yang pesawatnya ternyata dipakai negara benua itu untuk mengangkut tentaranya ke negara terkoyak perang tersebut. Menteri Luar Negeri Selandia Baru pekan lalu meminta maaf kepada pemerintah gabungan negara tersebut, karena tidak memberitahu bahwa perusahaan penerbangan milik negara itu mengupayakan kontrak untuk menerbangkan tentara Australia ke perang di Irak. Selandia Baru secara resmi menentang serbuan pimpinan Amerika Serikat ke Irak pada 2003 untuk menumbangkan Presiden Saddam Hussein, tapi lebih banyak bersikap bungkam terhadap pendudukan atas negara Timur Tengah tersebut, demikian laporan AFP. (*)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2007
