Jakarta (ANTARA News) - Ketua Dewan Syuro Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB), KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menyatakan penghargaannya kepada Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) yang melakukan "walk out" dalam rapat paripurna DPR, dan menyatakan bahwa PKB akan tetap menuntut interpelasi mengenai kasus lumpur dari proyek PT Lapindo Brantas Inc. "Yang jelas dari kita, kalau yang lain 'nggak' mau, kita jalan sendiri aja. Kalau perlu di halaman DPR," kata Gus Dur di Gedung Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), di Jalan Kramat, Jakarta, Rabu. Dalam pernyataan sikapnya, Gus Dur menekankan bahwa DPP PKB akan tetap menggelar interpelasi setelah tiga bulan waktu yang ditentukan bagi Pemerintah untuk menuntaskan kasus tersebut. Gus Dur juga mengecam Pemerintah yang dinilainya tidak serius menangani penderitaan warga korban Lapindo yang hingga kini masih tinggal di kamp pengungsi. "Yang dipikirkan Pemerintah hanya kepentingan pihak birokrasi saja, bukan kepentingan rakyat," kata Gus Dur yang kemudian menyebut bahwa ia melihat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak dapat mengambil tindakan tegas karena tidak ingin berseberangan dengan Aburizal Bakrie. Gus Dur juga mengecam tindakan korupsi yang disebutnya dilakukan oleh Pemerintah dan pihak Lapindo Brantas. Penundaan interpelasi Lapindo melalui sidang paripurna DPR yang berlangsung Selasa (21/8) dinilai Gus Dur bukanlah berarti kekalahan Fraksi Kebangkitan Bangsa yang merupakan salah satu yang mengusulkan interpelasi tersebut. Ia menyebutkan bahwa di mata rakyat, PKB tetap merupakan pahlawan yang tetap akan memperjuangkan kepentingan mereka. (*)

Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2007