"Jadi kita sudah membentuk gugus tugas, yg diberikan tanggung jawab untuk melakukan revalidasi atas data-data yang diberikan," kata Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno di Jalan Daksa, Jakarta, Kamis.
Dia mengatakan pertemuan parpol koalisi di Jalan Daksa tersebut membicarakan hal-hal teknis terkait data pemilih, perwakilan parpol yang datang adalah PAN, PKS, Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan Partai Berkarya.
Menurut dia, koalisi Prabowo-Sandi akan berkoordinasi terkait revalidasi data pemilih itu dengan KPU dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil).
"Jadi mau tidak mau Dukcapil harus ikut terlibat secara proaktif di sini, sehingga data yang diberikan oleh Dukcapil kepada KPU di daerah-daerah itu akurat," ujarnya.
Menurut dia, indikasi pemilih ganda sangat krusial karena jumlahnya signifikan karena berdasarkan temuan Tim Koalisi Prabowo-Sandi jumlahnya 25 juta pemilih.
Eddy enggan berspekulasi pihak yang salah terkait adanya indikasi pemilih ganda tersebut, karena perlu menemukan atau mendapatkan konfirmasi data kesalahannya dimana.
Namun menurut dia, Tim Koalisi Prabowo-Sandiaga menemukan nama satu orang muncul tujuh kali di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan ada yang muncul empat kali di tempat yang berbeda.
"Jadi itu yang merupakan salah satu bagian dari telaah kami untuk menentukan apakah data yang diberikan itu apakah ada data yg perlu disisir dengan betul-betul teliti untuk mendapatkan data yang bisa disepakati oleh semuanya," katanya.
Sebelumnya, partai politik pengusung bakal calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunda pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang direncanakan pada Rabu (5/9) karena ditemukan daftar pemilih ganda.
"Dari 137 juta data pemilih dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS), ada 25 juta pemilih ganda di beberapa daerah pemilihan," kata Sekretaris Jenderal PKS Mustafa Kamal dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (3/9).
Dia mengatakan parpol koalisi Prabowo-Sandiaga meminta agar KPU sebelum menetapkan DPT, menyerahkan DPS yang sudah diperbaharui.
Menurut dia, dari hasil penyisiran parpol koalisi Prabowo-Sandiaga, ada di beberapa daerah pemilihan ditemukan beberapa nama ganda bahkan ada satu nama yang tergandakan sampai 11 kali dalam satu Tempat Pemungutan Suara (TPS).
"Menurut KPU jumlah DPT sebanyak 185 juta orang, ada kenaikan dari yang diserahkan kepada kami. Lalu bayangkan dari 137 juta DPS, ada 25 juta suara ganda, kami ingin ada klarifikasi bersama," ujarnya.
Mustafa mengatakan dugaan jumlah suara ganda sebanyak 25 juta, sama dengan 18 persen suara nasional sehingga pihaknya menginginkan agar suara publik harus dijaga kedaulatannya.
Baca juga: DPR minta KPU klarifikasi dan verifikasi indikasi pemilih ganda
Baca juga: KPU cek indikasi pemilih ganda
Baca juga: Gerindra: Pemilih ganda berpotensi hilangkan hak pilih
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2018
