Luhut ajak negara pulau-kepulauan bersatu atasi perubahan iklim

Sebagai negara-negara yang paling rentan oleh dampak perubahan iklim, kita harus segera mengambil langkah nyata

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengajak perlunya negara-negara pulau dan kepulauan bersatu mengambil langkah nyata untuk mengatasi dampak perubahan iklim.

"Sebagai negara-negara yang paling rentan oleh dampak perubahan iklim seperti kenaikan permukaan air laut, kenaikan kadar keasaman laut, pemutihan karang, penangkapan ikan ilegal maupun bencana alam yang terjadi di laut, kita harus segera mengambil langkah nyata," katanya saat membuka Pertemuan Tingkat Pejabat Tinggi (SOM) Forum Negara Pulau dan Kepulauan (AIS) di Jakarta, Kamis.

Dalam kesempatan tersebut, Country Director UNDP Christophe Bahuet mengatakan pentingnya gerakan menyelamatkan laut mengingat pasar industri kelautan dan sumber daya pesisir secara global nilainya ditaksir mencapai 3-6 triliun dolar AS per tahun.

"Bila kita gagal melindungi laut kita dan gagal menangani dampak perubahan iklim maka akan terjadi bencana sosial dan ekonomi yang besar bagi masyarakat dunia," katanya.

Oleh karena itu, Bahuet menyebutkan pentingnya kerja sama UNDP dengan Pemerintah Indonesia dalam melakukan intervensi strategis yang inovatif serta efektif dalam mengatasi dampak perubahan iklim.

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kemenko Bidang Kemaritiman Purbaya Yudhi Sadewa yang menjadi "co chair" dalam forum tersebut, menjelaskan AIS diharapkan tidak hanya sekadar seremoni, namun juga menawarkan berbagai solusi inovatif dan cerdas dalam mengatasi masalah kelautan.

"Bentuknya saling tukar menukar pengalaman dan informasi, bantuan teknis berupa pelatihan peningkatan kapasitas untuk mengatasi berbagai isu kelautan serta skema pendanaan proyek-proyek penanganan dampak perubahan iklim," tuturnya.

Forum AIS akan menjadi platform pengembangan untuk berbagi pengetahuan dan kerja sama teknis.

"Maka dari itu, kami mengundang para pejabat senior dari negara kepulauan dan negara pulau yang memiliki kemampuan teknis dalam hal kemaritiman terutama di bidang kelautan, pariwisata dan lingkungan," jelasnya.

Dampak pemanasan bumi merupakan tantangan nyata yang dihadapi oleh semua negara terutama negara pulau dan negara kepulauan.

Untuk mengatasi hal ini, pada 21-22 November 2017, Indonesia mengambil inisiatif untuk memimpin pembentukan forum kerja sama konkret yang lebih erat antarnegara kepulauan dan negara pulau di seluruh dunia melalui Forum AIS.

Tahun ini, Indonesia kembali mengadakan Pertemuan Tingkat Pejabat Tinggi (SOM) AIS Ke-2 sebagai tindak lanjut dari SOM pertama yang diselenggarakan pada November 2017.

Forum ini merupakan kerja sama kedua antara Kemenko Bidang Kemaritiman dengan Badan Program Pembangunan PBB (UNDP).

2nd SOM AIS diselenggarakan pada 6-8 September 2018 di Jakarta dengan mengundang 46 negara kepulauan dan negara pulau yang berada di Kawasan Asia dan Afrika. Negara-negara yang diundang antara lain Singapura, Palau, Mauritius, Saint Kitts and Navis, Selandia Baru, dan Inggris.

Pertemuan itu membahas tentang sampah plastik laut, pengembangan ekonomi biru, adaptasi terhadap perubahan iklim, tata kelola pemerintahan yang baik, manajemen bencana, perikanan berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi.