Mendagri-Gubernur bertemu pimpinan KPK

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo bersama Gubernur dan Wakil Gubernur 2018-2023 yang baru dilantik Presiden Joko Widodo bertemu dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membangun komunikasi pencegahan korupsi.

"Yang intinya membangun komunikasi dengan daerah dalam upaya optimalisasi pencegahan masalah korupsi," kata Tjahjo di gedung KPK, Jakarta, Rabu.

Selain itu, lanjut Tjahjo, dalam pertemuan itu juga mencermati area-area rawan korupsi seperti perencanaan anggaran serta mekanisme jual beli barang dan jasa.

"Mungkin saya kira ini solusi KPK yang sangat baik, tadi kita hampir semua bicara diskusi permasalahan yang ada kemudian bagaimana cara-cara menanganinya dengan baik sehingga teman-teman kepala daerah juga bisa melaksanakan tugas," kata Tjahjo.

Ia pun meyakini semua gubernur dan wakil gubernur yang baru dilantik tersebut mempunyai komitmen untuk memberantas korupsi.

Terdapat sembilan orang Gubernur dan Wakil Gubernur 2018-2023 yang dilantik Presiden di Istana Negara, Rabu antara lain, Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah-Andi Surdirman Sulaiman serta Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah.

Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum, Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji-Ria Norsan.

Selanjutnya, Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo-Taj Yasin, Gubernur dan Wakil Gubernur Bali I Wayan Koster-Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati serta Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi-Lukman Abunawas.

Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Lukas Enembe-Klemen Tinal serta Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Victor B Laiskodat-Josef Nae Soi.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menyatakan pertemuan itu untuk mencegah korupsi saat menjabat nantinya.

"Ya kita dialog bagaimana mencegah korupsi bagaimana pengalaman provinsi-provinsi terus bagaimana kita perbaiki ke depan agar tidak terjadi hal-hal seperti ini," kata Ganjar.

Sementara itu, Gubernur Jabar Ridwan Kamil menyatakan dalam pertemuan tersebut juga dibentuk pakta integritas agar kasus korupsi tidak terulang kembali.

"Ya bikin pakta integritas supaya tidak terulang lagi," ucap Kang Emil sapaan akrab Ridwan Kamil.

Selanjutnya, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah menyampaikan ada beberapa hal yang menjadi penekanan KPK terkait area rawan korupsi.

"Terutama dalam hal penganggaran, perencanaan dan sudah disampaikan tentang penetapan APBD. Jangan lagi ada yang namanya uang `ketok palu`, itu hati-hati. Yang kedua jangan sampai dalam proses perencanaan dan penganggaran kita banyak program yang tidak untuk kepentingan rakyat," ungkap Nurdin.