Keinginan KKP, nelayan tidak tergantung tengkulak

BRSDM mengambil peran dengan punya riset harus ditransformasikan ke kebutuhan utama nelayan dan peningkatan kesejahteraan kehidupan nelayan

Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Kelautan dan Perikanan mengupayakan agar nelayan kecil dan tradisional di berbagai daerah tidak lagi tergantung kepada tengkulak untuk membeli hasil tangkapan mereka.

"Nelayan karena keterbatasan akses menjadi tergantung kepada tengkulak," kata Kepala Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan (BRSDM) KKP Sjarief Widjaja di Jakarta, Rabu.

Menurutnya bila terus tergantung kepada nelayan maka mereka dipastikan tetap dalam keadaan kurang sejahtera.

Untuk itu, ujar dia, KKP dengan bimbingan penyuluh perikanan juga akan berupaya memberdayakan nelayan seperti melalui potensi akses permodalan, pengetahuan, dan akses pasar.

"BRSDM mengambil peran dengan punya riset harus ditransformasikan ke kebutuhan utama nelayan dan peningkatan kesejahteraan kehidupan nelayan," ucapnya.

Ia mencontohkan, KKP beberapa waktu lalu juga telah meluncurkan aplikasi Laut Nusantara yang berteknologi android dengan suplai dari data satelit.

Sebagaimana diwartakan Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama XL Axiata telah meluncurkan Aplikasi Laut Nusantara yang bermanfaat bagi nelayan untuk mengetahui wilayah tangkapan, informasi sebaran ikan di pelabuhan, hingga kondisi cuaca di laut.

Menurut Syarief, sebagai negara maritim yang luas dan memiliki potensi ikan tangkap laut yang melimpah sudah seharusnya nelayan memiliki kemampuan dan mengetahui keberadaan dan posisi ikan di laut.

Dikatakan Syarief, dengan adanya aplikasi ini maka ada transformasi budaya nelayan yang semula hanya penggunakan perindraan tapi menggunakan kecanggihan teknologi.

Sebelumnya, Direktur Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan, Abdul Halim, mengatakan, program BBM Satu Harga terutama di kawasan perairan pelosok merupakan hal yang dinilai sangat bermanfaat bagi nelayan tradisional.

"Kebijakan (BBM Satu Harga) ini sangat bermanfaat untuk nelayan jika dilaksanakan secara konsisten dan transparan," kata Abdul Halim.

Menurut Abdul Halim, program tersebut dinilai bermanfaat mengingat??60-70 persen ongkos produksi nelayan biasanya adalah untuk membeli BBM.

Abdul Halim juga menginginkan agar Pertamina dapat menyosialisasikan berbagai program terkait dengan efisiensi pemakaian BBM dan teknologi tepat guna.

Hal tersebut, lanjutnya, juga bermanfaat dalam rangka menghemat ongkos produksi dan menjamin kelestarian ekosistem laut.