Benghazi (ANTARA News) - Libia membutuhkan pembaruan untuk memperkuat demokrasi langsung akar-rumputnya, termasuk dengan mendirikan badan-badan independen seperti bank sentral, pengadilan tinggi dan media, seorang putera pemimpin Libia Muammar Khadafi mengatakan. Namun Saif al Islam yang cenderung pada pembaruan juga merinci rencana pembangunan sosial dan ekonomi senilai 104 miliar dinar (82,80 miliar dolar AS) untuk menangani masalah di negara Afrika utara itu, dan mengatakan pada rapat umum ribuan pendukung muda, kepemimpinan ayahnya dan hukum Syariah Islam tidak dapat didiskusikan. "Tantangan yang akan datang bagi Libia adalah untuk merancang paket hukum yang anda dapat sebut konstitusi atau apa saja anda suka tapi paket itu harus didukung oleh rakyat untuk menjadi kontrak antara semua orang Libia," ia mengatakan dalam pidato yang disiarkan langsung di televisi negara. Islam mengatakan sistim politik Jamahiriyah sekarang ini, yang berdasarkan pada Buku Hijau Khadafi yang mencampur gagasan Islam dengan beberapa prinsip sosialis, baik di kertas tapi memiliki beberapa kekurangan dalam prakteknya. Sistim itu menjahati perbedaan politik serta melarang pembentukan partai politik dan parlemen yang dipilih-secara bebas. Islam mengatakan kemakmuran dan stabilitas berkelanjutan Libia meminta pembentukan media independen, bank sentral independen dan pengadilan tinggi independen. "Masyarakat perlu memiliki media independen untuk menyoroti korupsi, kecurangan dan pemalsuan," katanya. "Libia harus memiliki masyarakat madani yang independen dan badan-badan independen."Namun ia menyebut empat masalah yang harus tinggal di luar debat politik dan pembaruan pada masa depan -- Syariah Islam, keamanan dan stabilitas, persatuan wilayah Libia dan kepemimpinan ayahnya. Islam, yang secara resmi tidak memegang jabatan pemerintahan tapi merupakan utusan paling dipercaya oleh ayahnya mengenai pembaruannya yang diusulkan, dapat menghidupkan kembali spekulasi bahwa ia mungkin akan menggantikan ayahnya pada suatu hari. "Libia tidak akan berubah menjadi dinasti atau monarki. Kita ingin memperkuat sistim kita sekarang ini untuk membuatnya lebih efisienh," katanya kepada Reuters.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2007
