Palestina kecam keputusan AS untuk akhiri bantuan buat UNRWA

Ramallah, Palestina, (ANTARA News) - Keputusan AS untuk menghentikan semua dana buat Badan Pekerjaan dan Bantuan PBB untuk Palestina (UNRWA) telah mengundang pengutukan di dalam wilayah Palestina.

"AS tak mempunyai hak untuk mendukung dan merestui pencurian tanah Palestina dan kolonialisme tidak sah Israel atas tanah Palestina," kata Sekretaris Jenderal Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Saeb Erekat, di dalam satu pernyataan pada Sabtu.

"AS tak memiliki hak untuk mendukung dan merestui pencurian Jerusalem pencaplokannya ke dalam Israel," katanya.

"Semua itu adalah hadiah buat kekuatan radikal dan terorisme di wilayah itu," kata Erekat, sebagaimana dikutip Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Sabtu malam. Ia menyeru masyarakat internasional untuk menolak tindakan AS dan menyediakan semua bantuan yang mungkin untuk UNRWA untuk menghormati resolusi PBB yang mendirikan badan bantuan itu sampai masalah pengungsi diselesaikan.

Pada gilirannya Menteri Luar Negeri Palestina Riyad Al-Maliki mengesampingkan tindakan AS tersebut akan mengakibatkan dilucutinya UNRWA atau menyingkirkan masalah pengungsi Palestina.

"Sebaliknya, keputusan ini akan mengarah kepada reaksi yang kuat dari beberapa negara yang takkan menerima baik kebijakan premanisme AS terhadap pengungsi," kata Al-Maliki di dalam satu pernyataan.

"Banyak negara akan bertindak untuk melindungi lembaga itu dari serangan (Presiden AS Donald) Trump dan pemerintahnya," ia menambahkan.

Pada Jumat, Wanita Juru Bicara Departemen Luar Negeri Heather Nauert mengatakan Washington "takkan lagi berkomitmen untuk mendanai UNRWA lagi".

"Model bisnis mendasar dan praktek fiskal yang telah menandai UNRWA selama bertahun-tahun berkaitan dengan UNRWA tanpa akhir dan secara berlipat memperluas masyarakat penerima manfaat yang terdaftar tak bisa dilanjutkan dan telah berada dalam krisis selama bertahun-tahun," kata Nauert.

AS sejauh ini adalah penunjang dana terbesar buat UNRWA, dengan memberikan 350 juta dolar AS per tahun, atau sebanyak dua-perempat anggaran lembaga tersebut.

UNRWA, yang didirikan pada 1949, menyediakan bantuan penting buat pengungsi Palestina di Jalur Gaza, wilayah pendudukan Tepi Barat Sungai Jordan, Jordania, Lebanon dan Suriah.

Tak manusiawi

Hanan Ashrawi, seorang anggota eksekutif PLO, menggambarkan penghentian bantuan AS sebagai tidak manusiawi dan kejam.

"Keputusan Pemerintah AS untuk menghentikan semua dana buat UNRWA adalah tindakan yang kejam dan tak bertanggung-jawab yang ditujukan kepada bagian masyarakat Palestina yang paling rentan," kata Ashrawi di dalam pernyataan yang dikutip oleh Kantor Berita Palestina, WAFA.

Sementara itu kelompok perlawanan Palestina, HAMAS, mengatakan keputusan AS tersebut bertujuan menghapuskan hak pengungsi Palestina untuk pulang ke tanah air mereka.

Itu adalah peningkatan berbahaya Amerika terhadap rakyat Palestina, kata Juru Bicara HAMAS Sami Abu Zuhri di dalam satu pernyataan.

Itu "mencerminkan latar-belakang Zionis pada pemimpin Amerika saat ini, yang menjadi musuh rakyat Palestina serta bangsa Arab dan umat Muslim", katanya.

Namun Abu Zuhri menegaskan, "Rakyat Palestina takkan menyerah pada keputusan yang tidak adil semacam itu."

Gerakan Fatah, yang dipimpin Presiden Palestina Mahmoud Abbas, juga mengecam keputusan AS tersebut.

"Trump telah melakukan tindakan ini untuk menyerang dua masalah yang paling penting rakyat Palestina --Jerusalem dan pengungsi," kata Juru Bicara Fatah Ossama Al-Qawasmi di dalam satu pernyataan.

Ia mengatakan Trump berusaha "menghilangkan masalah Palestina dengan menyelesaikan masalah status akhir secara sepihak dengan mengorbankan keabsahan serta hukum internasional dan hak asasi rakyat Palestina".