Bangkok (ANTARA News) - Pemerintah Thailand, Selasa, mengatakan pihaknya merasa puas setelah publik menerima konstitusi baru dukungan militer, namun pihaknya juga mengaku heran terhadap adanya sejumlah orang yang menentang konstitusi baru. Sekitar 57 persen pemilih ikut ambil bagian dalam referendum yang digelar Ahad lalu, dan hampir 58 persen suara yang mereka berikan setuju terhadap konstitusi baru. Namun batasan kemenangan dan pengembalian surat suara lebih rendah ketimbang yang diperkirakan oleh pemerintah junta. Pada dua kali pemilihan umum terakhir 70 persen pemilih memberikan suaranya ke kotak-kotak suara. "Kami cukup puas dengan hasil referendum, karena ini untuk pertama kalinya dilakukan di Thailand, dan lebih dari 50 persen pemilih turut ambil bagian untuk memberikan suaranya," kata Thirapat Sereerangsan, seorang menteri dari kantor perdana menteri, seperti dilaporkan AFP. "Di bagian utara dan timurlaut, jumlah pemilih yang setuju lebih rendah dari yang diperkirakan. Kami memperkirakan referendum diikuti 60 persen di seluruh penjuru negeri," tambahnya. Di Thailand timurlaut yang miskin, dan merupakan daerah basis perdana menteri terguling Thaksin Shinawatra, hampir 63 persen pemilih menolak konstitusi baru, yang menyiratkan bahwa negara tersebut masih terpecah di bidang politik. Thirapat menolak adanya kesan-kesan bahwa para pemilih yang menentang tidak senang dengan kinerja pemerintah yang didukung militer, dan sebaliknya menuding bahwa para aktivislah yang mengkampanyekan penolakan konstitusi. Lawan-lawan politik pemerintah mengatakan bahwa materi konstitusi mengurangi kekuatan terpilihnya politisi dan justru menyuburkan peran militer serta birokrasi. Alasan utama (orang-orang tidak memilih) tampaknya disebabkan mereka tidak memahami konstitusi, yang juga telah terdistorsi," katanya. Dia juga menuduh para pengecam konstitusi yang tak bersedia disebut namanya telah membeli suara rakyat. Pemilihan umum sekarang tampaknya akan diselenggarakan pada Desember depan, seperti yang dijanjikan junta dan Perdana Menteri Surayud Chulanont. (*)
Copyright © ANTARA 2007
