Digitalisasi nozzle BBM komitmen tiga menteri

Ini komitmen tiga menteri yaitu Ignasius Jonan (Menteri ESDM), Sri Mulyani (Menteri Keuangan), dan saya sendiri (Menteri BUMN)

Jakarta (ANTARA News) - Program digitalisasi nozzle pompa BBM yang akan diterapkan di berbagai SPBU di Tanah Air merupakan komitmen tiga menteri jajaran Kabinet Kerja.

"Ini komitmen tiga menteri yaitu Ignasius Jonan (Menteri ESDM), Sri Mulyani (Menteri Keuangan), dan saya sendiri (Menteri BUMN)," kata Menteri BUMN Rini Soemarno dalam acara penandatanganan perjanjian kerja sama Pertamina-Telkom Indonesia di Jakarta, Kamis.

Menurut Rini, digitalisasi merupakan hal yang penting karena seringkali dihadapi kondisi kelangkaan BBM karena cara penyimpanan stok BBM yang tidak membuat diperolehnya data yang akurat.

Menteri BUMN menegaskan bahwa bila suatu keputusan diperoleh berdasarkan data "sampah", maka hasilnya juga akan berupa keputusan "sampah".

Namun, lanjutnya, bila data yang dipegang setiap hari adalah akurat maka juga bisa ditentukan stok Pertamina secara tepat, sehingga stok yang ada dapat dijaga agar jangan sampai kekurangan atau kelebihan.

Sebagaimana diwartakan, Pemerintah telah menyiapkan perangkat digitalisasi untuk nozzle BBM agar dapat tercatat secara langsung atau "real time".

"Untuk nozzle segera dibuatkan nozzle real time untuk mengurangi penyalahgunaan BBM dan mengawasi konsumsi premium hingga ke masyarakat," kata?Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (Biro KLIK) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Agung Pribadi di Jakarta, Rabu (15/8).

Sebelumnya, sebanyak 5.518 stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang tersebar di seluruh Indonesia akan terpasang digitalisasi nozzel atau selang yang berfungsi merekam data deteksi secara digital.

Hal tersebut merupakan program dari Kementerian ESDM melalui Badan Pengatur Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bersama PT Pertamina (Persero) yang menggandeng PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.

Pemasangan ini dilakukan demi mendata Bahan Bakar Minyak (BBM) Tertentu (solar) dan BBM Khusus Penugasan (premium) supaya lebih presisi sekaligus mencegah adanya kecurangan yang dilakukan oleh lembaga penyalur.

"Sebelum ada digitalisasi ini, kami melakukan pelaporan tiap bulanan, lalu kami lakukan uji petik dari angka dari laporan badan usaha, terjun ke lapangan untuk verifikasi volume. Pengumpulan data ini kan butuh waktu. Harapannya dengan adanya digitalisasi ini sangat membantu dua belah pihak untuk memverifikasi," ujar Anggota Komite BPH Migas Saryono Hadiwidjojo.

Sistem kerja digitalisasi, imbuh Saryono, pada prinsipnya akan dilakukan konversi dari jumlah liter yang disalurkan jadi format elektronik.

Format ini dikirim ke satu pusat data, dari seluruh 5.518 SPBU tersebut. Setelah itu, data akan dibuat laporan dan analisis yang membantu BPH Migas untuk melakukan pengawasan dan pengendalian

Rencananya, digitalisasi nozzle di 5.518 dari 7.415 SPBU milik Pertamina akan terpasang pada akhir tahun 2018. Optimisme tersebut berdasarkan komitmen yang ditunjukkan oleh Pertamina.