Jakarta (ANTARA News) - Menko Perekonomian Boediono menyatakan dunia usaha dari dua negara, yakni Indonesia dan Jepang, merupakan aktor utama yang berperan dalam mewujudkan atau merealisasikan isi kesepakatan kemitraan ekonomi antara Indonesia dengan Jepang (EPA). "Pada sisi pemerintah, kita akan siapkan aturan-aturan yang diperlukan untuk konkritisasi EPA ini, tetapi yang lebih penting lagi adalah dunia usaha. Ini nanti aktor utamanya adalah dunia usaha di dua negara, merekalah yang nantinya akan melakukan langkah-langkah konkrit atau mewujudkan apa yang ada di EPA," kata Boediono di Gedung Induk Departemen Keuangan, Jakarta, Senin. Menurut dia, pemerintah akan mendukung penuh realisasi EPA itu, antara lain dengan menyiapkan aturan-aturan yang diperlukan. Ia menilai EPA merupakan perjanjian strategis karena memberikan kerangka baru bagi pelaku bisnis Indonesia dengan pelaku bisnis atau investor dari Jepang. "Kita mempunyai semacam kerangka kerja baru di mana di situ akan terbuka hal-hal yang dulu belum terbuka, apakah itu penurunan tarif dan aturan-aturan yang lainnya, artinya kerangka ini nanti harus di-follow up dengan langkah-langkah konkrit, terutama oleh dunia usaha kedua negara," tegasnya. Sebelumnya Boediono juga mengemukakan pemerintah akan membentuk satu tim khusus untuk mengawal pelaksanaan EPA itu. "Nanti akan dibuat tim yang mengikuti tahap demi tahap pelaksanaan EPA, termasuk melihat peluang yang mungkin ada," kata Boediono. Menurut Boediono, sebenarnya Indonesia telah memiliki Tim Nasional yang bertugas untuk Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi (PEPI). Tim tersebut akan diberikan kemampuan tambahan untuk juga dapat melihat peluang di EPA. "Tim khusus tersebut nantinya akan melakukan komunikasi dengan dunia usaha, apa-apa saja yang perlu kita lakukan di sini," ujar dia. EPA merupakan satu langkah yang strategis karena Jepang adalah sumber investasi yang luar biasa, katanya. Menurut dia, Jepang memiliki pola yang sangat cocok dengan Indonesia, misalnya dalam hal manufaktur. Boediono mengatakan EPA merupakan satu bentuk kesepakatan, sebagai wadah. Dan yang harus pihak Indonesia lakukan adalah bagaimanan EPA dapat diimplementasikan oleh dunia usaha. Pasar Saham Sementara itu, mengenai pasar saham tanah air yang kembali meningkat, Boediono mengatakan kondisi tersebut juga terjadi di negara-negara lain di kawasan regional maupun internasional. "Kita tidak tahu apakah masalah yang berkaitan dengan subprime mortgage sudah berakhir, tapi yang jelas langkah The Fed yang menurunkan bunga pinjaman langsung ke perbankan di sana, nampaknya direspon dengan cukup lumayan," katanya. Ia menyebutkan pemerintah tidak mengetahui bagaimana perkembangan yang akan terjadi selanjutnya, namun diharapkan segera berakhir. "Kita harapkan negara-negara maju, terutama AS, melakukan langkah-langkah yang menstabilkan, karena memang sumbernya dari sana. Kita siap-siap saja melakukan antisipasi, kita perkuat rambu-rambu kita," katanya. (*)
Copyright © ANTARA 2007
