DPR minta jangan kendor tingkatkan sdm hadapi industri 4.0

Jakarta, (ANTARA News) - DPR RI mendukung pengembangan sumber daya manusia menghadapi Revolusi Industri 4.0 mengingat perubahan yang terjadi di dunia ini secara global berlangsung begitu cepat sehingga dibutuhkan kemampuan yang inovatif dan solutif.

"Di tengah arus globalisasi dan pasar bebas, peningkatan SDM jangan sampai dikendorkan agar masyarakat nasional tidak menjadi penonton di negeri sendiri," kata Ketua DPR RI Bambang Soesatyo dalam rilis yang diterima di Jakarta, Jumat.

Bambang mengatakan, tantangan terbesar di depan mata adalah terjadinya Revolusi Industri 4.0 yang ditandai kemajuan digital technology, artificial intelligence, internet of thing, big data dan robotisasi. "Bila hal tersebut tidak diantisipasi dengan cepat maka dapat berdampak negatif baik kepada dunia industri maupun sektor ketenagakerjaan nasional," ujarnya.

Politisi Golkar itu juga mengajak semua pihak mendukung langkah pemerintah dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0 karena hal tersebut akan mengantarkan RI menjadi 10 besar kekuatan ekonomi dunia.

Sebelumnya, Anggota Komisi XI DPR RI Johnny G. Plate menyatakan bahwa komitmen pemerintah untuk melakukan pembangunan infrastruktur juga harus diimbangi dengan fokus dalam membangun kualitas SDM menuju generasi lebih berdaya saing global.

"Saya ingatkan agar pemerintah tetap menekankan APBN 2019 pada pembangunan SDM dan tetap melanjutkan pembangunan belanja modal untuk infrastruktur," ujar Johnny usai mengikuti Rapat Paripurna dengan agenda Pidato Penyampaian Keterangan Pemerintah atas RAPBN 2019, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8).

Politisi Nasdem itu berpendapat bahwa pemeirntah harus mampu menghadapi berbagai tantangan global dengan mempersiapkan kemampuan SDM yang berkualitas.

Sementara itu, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan Presiden Joko Widodo sudah mempersiapkan regulasi berbentuk Peraturan Presiden (Perpres) untuk percepatan menghadapi Revolusi Industri 4.0 sesuai dengan prioritasnya.

"Presiden sudah mmpersiapkan Perpres untuk reorganisasi di Kementerian Perindustrian. Jadi Kementerian Perindustrian ke depan akan lebih dipersiapkan utk menyongsong Industri 4.0 sesuai dengan prioritasnya dan untuk pengembangan wilayah pembangunan," kata Airlangga saat ditemui di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis (16/8).

Selain pembentukan tim khusus, Airlangga memaparkan saat ini pemerintah tengah membangun klaster-klaster industri berbasis pengembangan sentra di sejumlah wilayah, seperti Sei Mangkei, Sumatra Utara, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah dan Bintuni, Papua.

Sebagaimana diwartakan, Kementerian Perindustrian bersama pemangku kepentingan terkait semakin memperkuat kolaborasi dalam upaya melakukan transformasi ke arah implementasi revolusi industri 4.0 di Indonesia.

"Revolusi industri 4.0 merupakan sebuah lompatan besar di sektor manufaktur, dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara penuh. Tidak hanya dalam proses produksi, melainkan juga di seluruh rantai nilai agar meningkatkan kualitas dan efisiensi dalam proses produksi," kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kemenperin, Ngakan Timur Antara pada acara Workshop Pendalaman Kebijakan Industri, di Yogyakarta, Jumat (31/8).

Ia menjelaskan, salah satu langkah sinergi yang tengah dilaksanakan adalah melengkapi beberapa perangkat teknologi terkini yang dibutuhkan oleh sektor manufaktur nasional guna membangun konektivitas terintegrasi.
Baca juga: Tindaklanjuti Perpres, Kemenperin bentuk Badan Pengembangan SDM Industri
Baca juga: Pakar: SDM adalah kunci membangun industri Indonesia