Sidoarjo (ANTARA News) - Ganti rugi nilai transaksi jual-beli lahan terdampak luapan lumpur dari proyek PT Lapindo Brantas Inc. yang dilakukan oleh PT Minarak Lapindo Jaya hingga kini sudah mencapai Rp1,4 triliun lebih. Direktur Operasional PT Minarak Lapindo Jaya, Bambang Prasetyo Widodo, di Sidoarjo, Senin, mengatakan bahwa dari nilai transaksi jual-beli lahan terdampak lumpur sebesar Rp 1,4 triliun lebih, uang muka (20 persen) yang telah dibayarkan kepada warga pemilik lahan dan bangunan terdampak lumpur panas mencapai Rp294,7 miliar. "Kami akan terus berusaha semaksimal mungkin menyelesaikan transaksi jual-beli sesuai tenggat waktu yang ditetapkan pemerintah," katanya. Jumlah yang telah ditransaksikan hingga 16 Agustus 2007 sebanyak 5.850 bidang dan Senin ini transaksi jual-beli lahan terdampak lumpur panas dilanjutkan kembali, setelah tak operasional selama tiga hari karena hari libur nasional. Ia mengatakan, sejumlah 211 bidang lahan dan bangunan yang ditransaksikan Senin ini dengan nilai lebih dari Rp77 miliar. Lahan dan bangunan yang ditransaksikan meliputi persawahan 1.549 meter persegi (m2), pekarangan 39.217,23 m2 dan bangunan 25.655 m2.Sementara itu, Ketua Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), Soenarso, mengemukakan bahwa pihaknya akan bisa menyelesaikan tanggung jawabnya, termasuk proses transaksi jual-beli lahan dan bangunan terdampak lumpur, tergantung kerjasama dan kejujuran tiga pilar. Ketiga pilar itu adalah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo, PT Minarak Lapindo Jaya dan warga korban lumpur sendiri. "Di sini kerjasama dan kejujuran sangat penting. Tanpa itu tak mungkin kami bisa menyelesaikan beban dan target kerja yang diberikan pemerintah," katanya. Sesuai tenggat yang ditentukan pemerintah, maka proses jual-beli lahan dan bangunan terdampak lumpur harus tuntas pada 14 September 2007. Soenarso mengatakan, dalam tempo tujuh minggu, pihaknya berhasil menyelesaikan 5.355 berkas pengajuan. Hal itu jauh lebih maju dibanding kinerja Timnas yang hanya mampu menyelesaikan berkas transaksi jual-beli lahan terdampak lumpur panas sebanyak 495 berkas selama tiga bulan. "Kami optimistis deadline pemerintah bisa kami penuhi asal ketiga pilar itu bisa bekerjasama dan jujur," katanya menambahkan. (*)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2007
