Tidak bolah ada sekolah yang isinya pegawai negeri sipil semua, tapi ada sekolah lain PNS-nya hanya kepala sekolahJakarta (ANTARA News) - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan mutasi guru untuk mendukung sistem zonasi pemerataan guru dan peningkatan kualitas pendidikan nasional akan dibahas Oktober 2018 bersama dinas pendidikan seluruh Indonesia.
"Pertengahan Oktober 2018 rencana kami akan duduk bersama dengan dinas-dinas, kami sudah punya peta kasar, peta awal tentang zona masing-masing kabupaten dan kota, nanti kemudian akan dicocokkan, dikonfirmasi dengan kabupaten dan kota yang ada, ini sudah cocok atau belum, sehingga di situ nanti akan ada penyesuaian karena mereka lebih tahu detail di lapangan," kata Muhadjir, di Jakarta, Rabu.
Muhadjir mengatakan ada empat kategori guru dalam pembahasan mutasi guru untuk proses redisribusi ke sekolah-sekolah nantinya, yakni guru sebagai pegawai negeri sipil yang sudah bersertifikat, guru sebagai pegawai negeri sipil yang belum bersertifikat, guru tidak tetap dan sudah bersertifikat dan guru tidak tetap dan tidak bersertifikat.
Keberadaan empat kategori guru itu, menurut dia, harus merata di semua sekolah.
"Tidak bolah ada sekolah yang isinya pegawai negeri sipil semua, tapi ada sekolah yang lain punya pegawai negeri sipil hanya satu yaitu kepala sekolah, daerah sudah tidak boleh lagi melakukan itu," tuturnya.
Muhadjir menuturkan, dirinya sedang membahas dengan menteri keuangan untuk membuat sistem penghargaan berupa imbalan ("reward") dan sanksi ("punishment") terhadap daerah yang tidak mengikuti peraturan untuk mutasi guru karena redistribusi guru merupakan bagian dari upaya sesuai arahan Presiden RI untuk pemerataan dan peningkatan kualiatas pendidikan.
"Nanti ketemu dinas-dinas seluruh Indonesia, (mutasi guru) itu akan kita bicarakan," tuturnya.
Muhadjir menuturkan dalam pertemuan dengan dinas pendidikan di seluruh Indonesia, akan dibahas koordinasi bantuan baik fisik maupun nonfisk untuk difokuskan ke sekolah-sekolah yang memang harus diafirmasi sehingga bantuan tidak diecer-ecer.
"Pertimbangan kami justru akan dimulai dari sekolah paling lemah," ujarnya.
Baca juga: Mendikbud: Dalam setahun perbaikan 606 sekolah selesai
Baca juga: Mendikbud terima dokumen Pikiran Kebudayaan sejumlah daerah
Pewarta: Martha Herlinawati S
Editor: Dewanti Lestari
Copyright © ANTARA 2018
