Cate Blanchett minta bantuan buat pengungsi Rohingya di Bangladesh

PBB, New York, (ANTARA News) - Cate Blanchett, Duta Besar Muhibah Komisariat Tinggi PBB Urusan Pengungsi (UNHCR), Selasa (28/6), meminta berbagai upaya dilancarkan guna membantu pengungsi Rohingya di Bangladesh dan menciptakan kondisi yang tepat bagi kepulangan mereka ke Myanmar.

"Pusat upaya kita semua harus berupa penyediaan dukungan yang sangat diperlukan di dalam Bangladesh dan pada saat yang sama berusaha menjamin kondisi di Myanmar kondusif bagi kepulangan pengungsi Rohingya," kata aktris Australia peraih Oscar tersebut kepada Dewan Keamanan (DK) PBB.

"Banyak pengungsi yang saya ajak bicara menganggap Myanmar sebagai tanah air mereka tapi mereka memiliki ketakutan yang dalam dan nyata untuk pulang ke sana," kata Blancett, sebagaimana dikutip Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, rabu pagi.

Blanchett mengunjungi pengungsi Rohingya di Bangladesh pada Maret. "Tak ada yang bisa mempersiapkan saya untuk menyaksikan besar dan dalamnya penderitaan yang saya lihat," kata Duta Besar Muhibah itu mengenai kunjungannya.

Penolakan hak mereka untuk bergerak, hak mereka untuk menikah, hak mereka untuk bekerja, hak mereka ke perawatan kesehatan dan pendidikan membuat mereka jadi orang yang paling rentan di planet ini, katanya. "Pengungsi pulang ke rumah mereka ketika keadaan aman dan terjamin untuk mereka melakukan itu. Pengungsi Rohinga tak bisa pulang dalam kondisi mereka dipaksa untuk menyelamatkan diri," katanya.

Saat ini, sebanyak 900.000 pengungsi Rohingya tinggal di tempat penampungan sementara di Banglades, 700.000 di antara mereka telah menyelamatkan diri ke Myanmar selama 12 bulan belakangan ini.

Blancett menekankan pentingnya kewarganegaraa buat pengungsi Rohingya.

"Jalan yang jelas bagi kewarganegaraan penuh mendasar. Ini bukan barang mewah. Ini bukan keistimewaan. Ini adalah hak dasar yang kita semua nikmati di sini. Hak yang tak dimiliki oleh pengungsi Rohingya."

Dewan keamanan menggelar debat mengenai masalah pengungsi Rohingya pada Selasa, setahun setelah dimulai pengungsian besar-besaran orang Rohingya dari Negara Bagian Rakhine di Myanmar.