Jakarta (ANTARA News) - DPR menilai anggaran Rp1,111 triliun untuk pengembangan koperasi dan UKM dalam RAPBN 2008 terlalu kecil, sehingga sulit mendorong tumbuhnya perekonomian daerah yang cenderung ditopang usaha kecil. "Anggaran itu terlalu kecil, seharusnya koperasi dan UKM diberi prioritas untuk berkembang lebih luas," kata anggota DPR Komisi VII, Ramson Siagian, di Jakarta, Senin. Anggota panitia anggaran itu mengatakan seharusnya pemerintah meningkatkan belanja modal, termasuk pendanaan yang cukup untuk koperasi dan UKM, bukan menerapkan program-program yang cenderung konsumtif. Ia mencontohkan pemberian hadiah-hadiah berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) dinilai tidak efektif karena digunakan untuk pembiayaan yang konsumtif. "Hal yang seharusnya dilakukan adalah belanja modal ditingkatkan termasuk untuk UKM, sehingga mendorong dan menstimulus perekonomian di daerah," katanya. Menurut Ramson, kelemahan penyusunan anggaran selama ini ditetapkan pada kecenderungan rutinitas. "Mungkin juga dari kementeriannya tidak memberikan perencanaan yang baik atau anggaran yang mereka perlukan," katanya. Sesuai RAPBN 2008 dalam belanja pemerintah pusat, Kementerian Negara Koperasi dan UKM mendapat anggaran sebesar Rp1,111 triliun atau lebih kecil dibandingkan dalam RAPBN-P 2007 yang jumlahnya Rp1,334 triliun. Menurut Ramson, anggaran itu terlalu kecil untuk UKM, sementara di satu sisi ada belanja sosial yang dinilai terlalu besar sebanyak Rp6,7 triliun. "Dana yang sifatnya konsumtif harus dikurangi. Yang diperlukan adalah untuk tumbuhnya wiraswasta di daerah, terutama pembangunan dan industri kecil," demikian Ramson Siagian. (*)
Copyright © ANTARA 2007
