Bamsoet sebut polisi punya pertimbangan bubarkan aksi ganti presiden

Saya berharap ada kedewasaan dari semua pihak agar tidak mencederai demokrasi ini, jangan justru menjadi perpecahan bagi kita. Muliakanlah calon kita masing-masing tanpa menjelekkan lawan

Jakarta (ANTARA News) - Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan aparat kepolisian pasti memiliki pertimbangan matang agar tidak terjadi bentrokan sebelum membubarkan acara deklarasi 2019 ganti presiden di Surabaya.

"Menurut saya pasti ada alasan yang argumentatif yang dilakukan penegak hukum, pasti ada laporan intelijen bahwa kalau dibiarkan ini terjadi benturan. Jadi, menurut saya tidak ada yang perlu disalahkan apa yang terjadi," katanya di Jakarta, Selasa.

Politikus Partai Golkar yang akrab disapa Bamsoet itu mengatakan kepolisian memiliki kepentingan agar tidak ada bentrokan jika acara deklarasi itu dilaksanakan.

Ia mengatakan, aspirasi masyarakat tidak boleh dilarang sesuai dengan UU No. 39/1998 tentang HAM dan UU No. 9/1998 tentang Tata Cara Mengemukakan Pendapat di Muka Umum.

Namun demikian, menurut dia, kebebasan berpendapat merupakan hak yang dapat ditunda pemenuhannya melihat kondisi dan situasi objektif di lapangan.

"Maksud saya begini, apakah dapat menimbulkan kerusuhan atau tidak. Saya tidak melihat langsung, tapi melihat di televisi ada sekelompok orang yang menentang, ada dua kubu yang berhadapan yang digaris oleh Brimob. Nah, ini kan potensial. Jadi, apa yang dilakukan oleh pihak keamanan sudah tepat, tinggal kita mendewasakan diri. Aspirasi tidak boleh dilarang, tapi menunda lihat kondisi yang kondusif tidak apa-apa," katanya.

Dalam kesempatan itu, Bambang Soesatyo juga meminta agar para politisi dewasa dalam berpolitik sehingga pesta demokrasi pemilihan presiden tidak membelah bangsa.

"Saya berharap ada kedewasaan dari semua pihak agar tidak mencederai demokrasi ini, jangan justru menjadi perpecahan bagi kita. Muliakanlah calon kita masing-masing tanpa menjelekkan lawan. Kalau kita punya capres Pak Jokowi, 2019 tetap Jokowi, yang sana 2019 Prabowo. Itu kan enak ketimbang dengan judul-judul yang provokatif. Saya kira terobosan-terobosan yang menunjukkan kedewasaan berpolitik penting," katanya.

Sebelumnya, Polrestabes Surabaya membubarkan aksi deklarasi #2019GantiPresiden di Ibu Kota Provinsi Jawa Timur, Minggu (26/8) karena khawatir akan memicu bentrok antara massa pro dan kontra deklarasi itu.

Bentrokan antarmassa, baik pendukung deklarasi #2019GantiPresiden dan organisasi masyarakat Pemuda Pancasila (PP), Banser Nahdlatul Ulama, Gerakan Pemuda Ansor, serta masyarakat Surabaya hampir terjadi di depan Kantor DRPD Provinsi Jatim, Jalan Rajawali Surabaya andai polisi tidak menghentikannya.