"Kami berharap kepada setiap orang yang patuh pada putusan pengadilan, Bawaslu bertindak sebagai kuasi peradilan sudah melaksanakan tugasnya dan kami minta semua pihak patuh pada putusan yang ada," katanya di Jakarta, Senin.
Sebelumnya, Bawaslu Aceh, Tana Toraja dan Sulawesi Utara meloloskan bakal calon anggota legislatif mantan terpidana korupsi.
Ketiganya diputus memenuhi syarat dalam sidang sengketa yang diajukan setelah KPU setempat menolak dan menyatakan ketiganya tidak memenuhi syarat sehingga tidak masuk daftar calon sementara (DCS).
KPU telah mengirimkan surat kepada KPU setempat untuk menunda putusan Bawaslu tersebut. Ketiga bakal caleg mantan narapidana koruptor tersebut maju untuk DPD dan DPRD.
Fritz mengatakan bahwa pihaknya sampai saat ini tidak bisa melakukan koreksi atas putusan Bawaslu di daerah tersebut. Koreksi hanya dilakukan oleh pemohon sesuai dengan peraturan Bawaslu.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 469, putusan Bawaslu bersifat final dan mengikat, kecuali terkait dengan verifikasi partai politik peserta Pemilu 2019, penetapan daftar calon tetap (DCT) anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota serta penetapan pasangan calon.
Terhadap tiga hal tersebut, KPU maupun para pihak dapat mengajukan banding ke pengadilan tata usaha negara bila tidak terima dengan putusan Bawaslu.
"Selebihnya, Pasal 14 Huruf j, Pasal 17 Huruf j, Pasal 20 Huruf j UU No. 7/2017, KPU berkewajiban melaksanakan putusan pelanggaran administrasi dan sengketa pemilu," katanya.
Tugas Bawaslu sebagai hakim telah selesai begitu keputusan telah diambil. Untuk itu, dia menekankan bahwa para pihak untuk menaati putusan tersebut.
Baca juga: Lapor ke Bawaslu jika ada bacaleg dan partai politik kampanye di luar jadwal
Baca juga: Bawaslu Tanjungpinang kaji permohonan Partai Berkarya
Baca juga: Bawaslu Batam turunkan spanduk bakal caleg
Pewarta: M Arief Iskandar
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2018
