Aksi "#2019GantiPresiden" dinilai demokrasi kebablasan

Kami minta para elit politik, tokoh agama jangan justru ikut-ikutan memprovokasi masyarakat, lebih baik kita isi pembangunan sesuai kapasitas kita masing-masing."

Putussibau, Kalbar (ANTARA News) - Warga perbatasan Indonesia-Malaysia, Kecamatan Badau, Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat menganggap aksi #2019GantiPresiden merupakan demokrasi kebablasan. "Mau ganti presiden pada 2019 tidak harus membuat aksi, karena itu dapat menimbulkan konflik di masyarakat," kata warga Badau, Markus Antonius (36), di Badau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Minggu.

Menurut Markus, sebagai warga Indonesia seharusnya menghargai seorang kepala negara, jangan sampai masyarakat diprovokasi untuk kepentingan tertentu.

Dia katakan siapa pun yang menjadi presiden jika sekelompok masyarakatnya seperti saat ini, maka tidak akan ada sisi baiknya seorang pemimpin.

"Kami prihatin atas aksi ganti presiden yang dilakukan sekelompok masyarakat, kenapa harus menyuarakan hal-hal yang membuat negara ini semakin kacau," kata dia.

Sebagai warga perbatasan, Markus mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk mendukung program pembangunan pemerintah dan saling mengisi dalam membangun bangsa Indonesia.

Tidak hanya itu, warga Kecamatan Embaloh Hulu yang juga daerah perbatasan, Adrianus mengatakan aksi #2019GantiPresiden tersebut hanya membuat kondisi bangsa Indonesia semakin kacau, karena dikhawatirkan dapat menimbulkan dampak sosial.

"Kami minta para elit politik, tokoh agama jangan justru ikut-ikutan memprovokasi masyarakat, lebih baik kita isi pembangunan sesuai kapasitas kita masing-masing," ujar Adrianus.

Salah satu pemuda perbatasan, Dominkus (35) menyampaikan masih banyak cara yang jauh lebih terhormat dalam berdemokrasi, jangan melakukan aksi yang dapat menimbulkan konflik di tengah masyarakat.

"Kami sebagai masyarakat kecil menganggap aksi ganti presiden itu merupakan cerminan demokrasi yang sudah kebablasan, hargailah pemimpin bangsa ini," kata dia pula.