DPR desak pihak terkait bangun Lombok lagi

Catatan kami kepada Kementerian PUPR bahwa ada cukup banyak rumah-rumah yang akan dibantu dan dibangun bersama BNPB,

Jakarta, (ANTARA News) - Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis mendesak semua pihak terkait untuk segera membangun kembali sarana, prasarana dan fasilitas umum yang luluh lantak setelah gempa tektonik di Lombok dan sekitarnya.

"Kami sudah melakukan rapat sebelumnya dengan mitra Komisi V untuk berkomitmen sesegera mungkin mewujudkan kembali pembangunan sarana, prasarana dan fasilitas umum di Lombok," kata Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis dalam rilis yang diterima, Minggu.

Menurut Fary, laporan dari Kementerian Perhubungan menyatakan bahwa sudah ada catatan kerusakan dan segera akan diperbaiki secepatnya.

Politisi Gerindra itu mengutarakan harapannya agar masyarakat setempat ikut berharap dan berpikir positif terhadap masa depan semua.

Ia mengemukakan, DPR memberi dukungan agar secepatnya dilakukan pembangunan kembali pascabencana gempa tektonik di Lombok dan sekitarnya, yang terjadi beberapa waktu yang lalu.

Ia juga memastikan bahwa Komisi V DPR RI akan memberikan dukungan secara politis dalam rangka melakukan pendataan-pendataan dan juga langkah-langkah strategis untuk pemulihan yang berkaitan dengan infrastruktur yang ada.

"Catatan kami kepada Kementerian PUPR bahwa ada cukup banyak rumah-rumah yang akan dibantu dan dibangun bersama BNPB," ucapnya.

Fary memberikan catatan agar rumah yang dibangun benar-benar tahan gempa dan juga memperhatikan kebijakan lokal.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memaknai perayaan Idul Adha 1439 Hijriah sebagai momen untuk berbagi dan membantu, terutama untuk masyarakat yang menjadi koban bencana gempa bumi Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Seluruh masyarakat semuanya berbagi, mau berbagi kepada sesama, terutama untuk masyarakat yang menghadapi musibah di NTB," kata Presiden, usai melaksanakan Shalat Idul Adha di Lapangan Tegar Beriman Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (22/8).

Kepala Negara juga mengajak masyarakat Indonesia agar menyisihkan sedikit hartanya untuk membantu para korban bencana gempa di Lombok.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi NTB masih dapat bekerja mengatasi rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa di Lombok, sehingga penetapan status bencana nasional tidak diperlukan.

"Bencana sebesar ini, walaupun tidak kita katakan sebagai bencana nasional, tetapi cara penanganannya sama dengan bencana nasional. Di Aceh dulu bencana nasional karena pemerintah tidak sanggup, sekarang Insya Allah pemerintah sanggup untuk mengatasi itu," kata Wapres, di lokasi pengungsian Desa Kekait, Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat, Selasa (21/8).

Bencana alam gempa bumi yang terjadi di Lombok memang besar dengan magnitudo mencapai 7 skala Richter, hingga menyebabkan sedikitnya 506 orang meninggal dunia, 432.416 orang mengungsi dan 74.361 bangunan rusak.*