"Soal ada Banser yang turun di Surabaya seperti yang diberitakan, kami akan cek. Mereka benar Banser atau bukan. Masih aktif atau aktif hanya ada momentum-momentum tertentu saja. Saya sudah perintahkan Kasatkornas Banser untuk cek di lapangan," kata Yaqut dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu.
Baca juga: Polisi bubarkan deklarasi #2019gantipresiden di Surabaya
Menurut Yaqut, pihaknya akan segera mengambil tindakan berdasarkan hasil temuan di lapangan, termasuk apakah Banser melakukan langkah insubordinasi.
"Nah, ini nanti akan kami kategorisasikan untuk mengambil tindakan yang diperlukan. Tunggu saja," katanya.
Yaqut mengatakan secara institusi pihaknya tidak pernah menginstruksikan Banser untuk terlibat dalam demonstrasi apa pun terkait dengan gelombang massa menolak gerakan #2019GantiPresiden, khususnya yang berlangsung di Kota Surabaya.
"Secara institusi tidak ada instruksi, tapi memang ada kader-kader yang ikut menolak gerakan tersebut secara pribadi. Kalau pribadi, ya, kami bebaskan saja. Toh, kader Banser dan Ansor pasti sudah tahu mana yang baik dan tidak bagi bangsa ini. Mereka memiliki pertimbangan yang matang untuk terlibat atau tidak," katanya.
Baca juga: Polisi tak beri izin deklarasi ganti presiden di Surabaya
Yaqut menambahkan, Ansor dan Banser baru akan terlibat secara institusional setelah menilai gerakan tersebut menjadi ancaman bagi keutuhan bangsa dan negara.
"Sementara ini, kami masih melihat ini hanya gerakan politik saja dari orang-orang yang frustasi, bingung, tidak tahu akan menggunakan narasi apa melawan petahana," ujarnya.
Pihaknya juga tidak akan memperdebatkan apakah gerakan #2019GantiPresiden konstitusional atau tidak, serta termasuk makar atau bukan. Dia menyerahkan persoalantersebut kepada pakar dan ahli hukum .
"Namun, dalam pandangan saya, gerakan #2019GantiPresiden ini gerakan banci. Tidak jelas kelaminnya. Mau diganti dengan apa, kalau presiden diganti presiden, kan sudah jelas, siapa lawan petahana sekarang. Kenapa tidak sekalian saja, #2019PresidennyaPrabowo, misalnya. Jangan-jangan memang ada agenda lain yang diselipkan dalam gerakan tersebut," tandas Yaqut.
Baca juga: Deklarasi #2019gantipresiden diduga ditunggangi HTI
Yaqut menekankan akan ada waktu berkampanye tersendiri untuk pilpres, dan rakyat akan menjadi juri yang paling adil.
"Tidak perlu memaksakan diri sehingga seolah-olah mereka menjadi korban dari sistem. Korban dari kekuasaan, lalu playing victim. Rakyat yang sudah cerdas ini jangan dibodohkan lagi dengan gerakan-gerakan yang tidak ada untungnya bagi bangsa dan negara," katanya.
Namun demikian, Yaqut menegaskan kembali, jika gerakan tersebut sudah menjadi ancaman bagi keutuhan bangsa dan negara maka secara kelembagaan Ansor dan Banser akan turun dan berada di depan.
"Jika belum maka kami juga tidak akan turun. Kami biarkan saja. Biar aparat yang bertindak. Mereka ini, kan, kelompok yang cari-cari perhatian saja, toh," kata Yaqut.
Baca juga: Polisi: Pemulangan Neno Warisman agar Pekanbaru kondusif
Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Sigit Pinardi
Copyright © ANTARA 2018
