Banda Aceh (ANTARA News) - Implementasi dua tahun pelaksanaan naskah kesepahaman (MoU) Perdamaian Helsinki dinilai telah berjalan dengan baik hal ini terlihat kedua belah pihak tidak saling bertikai seperti sebelumnya. "MoU Helsinki sudah berjalan dengan baik dan sudah bagus, buktinya kedua belah pihak sudah duduk bersama dalam membangun negara," kata mantan Plt Gubernur Aceh, Ir Azwar Abubakar, di Banda Aceh, Jumat. Menurut Azwar yang juga Ketua DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Aceh, dari segi ekonomi memang sudah ada perbaikan dan membaik kalaupun belum perlu diperbaiki lebih baik lagi. Dalam memperbaiki itu diperlukan keamanan yang baik agar dunia investasi bisa hadir di Aceh. "Kalau dunia investasi tidak ada maka jangan harap ada kesejahteraan bagi masyarakat Aceh, dengan uang yang ada dari pemerintah daerah saja tidak cukup," kata mantan Wakil Gubernur era Abdullah Puteh itu. Terkait dengan reintegrasi, ia menilai, juga sudah lumayan baik seperti bantuan untuk tahanan politik sudah memadai dan rumah terbakar sebagian sudah dibangun, namun recovery ekonomi harus dimulai. "Kita harapkan dana dari APBD provinsi dan kabupaten/kota diarahkan untuk perbaikan ekonomi," ujarnya. Memperingati dua tahun MoU, Azwar meminta kader PAN untuk mengevaluasi sejauh mana perjuangan MoU. Pertama masalah keamanan, apakah Aceh ini sudah cukup aman tenteram atau tidak ada tekanan, itu tujuan bersama agar betul-betul Aceh ini aman dari senjata dan berbagi tekanan. Kedua, kata Azwar, masalah ekonomi bagaimana UU nomor 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh yang merupakan turunan dari MoU bisa diterapkan dengan baik, terutama UU yang menyangkut perekonomian katakanlah Aceh diberi kewenangan, jangan sampai Aceh tida ada kewenangan, itu sama saja dengan daerah lain. Ketiga, keadilan, terkait dengan hak azasi manusia (HAM) dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) ini jangan dianggap tabu. "Di Aceh harus ditegakkan dengan keadilan bukan berarti ini membuat membangkitkan masa lalu menerapkan kebencian, bukan, tetapi seperti pemaafan dan pengakuan yang dibuat kemudian ada bayar diyat, semua merupakan satu kesatuan penyelesaian secara agama hingga betul-betul tenteram untuk menangani korban-korban anak yatim, yang rumahnya hilang," ujarnya. Secara politik jelas MoU membuat bagaimana partisipasi politik adanya partai lokal dan independen, itu semua adalah toleransi dari partai politik nasional memberikan ruang kepada masyarakat Aceh, katanya. "Kehadiran partai lokal, kita jadikan sebagai teman dalam berkompetensi dengan baik, tentunya kita harus mempersiapkan diri dengan bagus. PAN dan kadernya jangan putus asa dan jangan jadi penonton tetapi harus jadi pemain," tegasnya.(*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2007